Benahi Perum Bulog Sebelum Dipercaya Mengurus Tata Niaga Kedelai

KBR68H, Jakarta - Komisi Pertanian DPR meminta pemerintah membenahi Perum Bulog lebih dulu sebelum dipercaya mengurusi tata niaga kedelai. Ketua Komisi Pertanian M.Romahurmuziy mengatakan pengelolaan Perum Bulog masih buruk, seperti terlihat pada pengelolaan garam lokal yang amburadul. Bulog tidak mampu menstabilkan harga garam lokal seiring dengan masuknya garam impor. Romahurmuzy mengatakan Bulog sebagai badan penyangga komoditas petani seharusnya bisa menjamin stabilitas harga.

"Harus dilakukan revitalisasi Bulog untuk mengembalikan fungsi penyangaan kepada beberapa komoditas. Sesungguhnya di dalam UU Pangan, Nomor: 08 tahun 2012, ada amanat pemerintah untuk membentuk badan kedaulatan pangan. Badan ini melakukan fungsi penyanggaan harga komoditas dan stabiliasai harga pangan,"ungkap Romy saat dihubungi KBR68H.

Pemerintah menyerahkan pengaturan impor kedelai kepada Perum Bulog. Penanganan Bulog ini diharapkan bisa menyeimbangkan harga baik di tingkat petani maupun perajin tahu tempe. Bulog juga mendapat hak impor kedelai, meski tidak menjadi importir tunggal kedelai.

Pemerintah juga berencana menetapkan harga baru pembelian pemerintah atau HPP kedelai. Para perajin  sempat kelabakan ketika harga kedelai melambung tinggi dari sebelumnya Rp3,000 menjadi Rp7,000 per kilogram. Harga kedelai saat ini berkisar Rp7,000 hingga Rp7,500 per kilogram.