KBR, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti dugaan korupsi penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di sekitar pagar laut sepanjang perairan Tangerang, Banten.
Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan proses penerbitan sertifikat di wilayah perairan itu perlu ditindaklanjuti karena melanggar ketentuan undang-undang.
"Berkaitan dengan SHGB kalau kami cermati lebih lanjut ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 soal Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil itu jelas dilarang bahwa penerbitan sertifikat terhadap area laut maupun wilayah perairan lainnnya sangat tidak dimungkinkan," jelasnya kepada KBR, Jumat (24/1/2025).
Diki menyoroti SHGB 263 bidang beberapa perusahaan.
"Kalau kami lihat ketika sudah terbit sebanyak 234 sertifikat hak guna bangunan kemudian menerobos peraturan dalam perundang-undangan maka perbuatan melawan hukumnya jelas terjadi, sehingga yang bisa dilakukan aparat penegak hukum dalam konteks ini baik itu KPK, kepolisian, maupun kejaksaan adalah menelusuri siapa yang menerbitkan izin tersebut dan siapa terduga pelaku melakukan upaya penyuapan agar kemudian izin itu terbit," ujarnya.
Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan kasus dugaan korupsi penerbitan HGB di pagar laut Tangerang ke Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).
Boyamin menduga ada pemalsuan data dokumen penerbitan HGB dan SHM.
Dia menyebut ada dua menteri yang dilaporkan ke KPK.
"Ada dugaan pemalsuan di letter C, letter D, dan lain sebagainya menyangkut dokumen dan data tanah itu. Ada beberapa nama, beberapa data. Bentuknya surat keputusan yang mendasari HGB dan SHM itu adalah level menteri. Ada dua menteri, yang jelas bukan Pak Nusron Wahid," ujar Boyamin kepada wartawan di Gedung KPK, Kamis (23/1/2025).
Namun Boyamin tidak mengungkapkan identitas dari dua menteri yang dilaporkan ke KPK. Dia membantah menteri A yang dimaksud adalah Menteri ATR/BPN era Pemerintahan Jokowi, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Jadi yang sebagian besar menteri A yang 10-an persen menteri B. Yang menteri awal itu, menandatangani sekitar 90 persen dari sekitar 200 sekian. Yang 10 persen menteri setelahnya," jelas Boyamin.
Ratusan Sertifikat
Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui wilayah pagar laut di pesisir Tangerang, Banten, mengantongi sertifikat HGB. Selain berbentuk HGB, juga ditemukan SHM di kawasan pagar laut itu.
"Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bhumi yaitu ada di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB," jelasnya kepada wartawan saat konferensi pers di kantornya, Senin (20/1/2024).
Nusron mengatakan jumlah sertifikat hak guna bangunan itu mencapai 263 bidang. Ratusan bidang itu dimiliki oleh beberapa perusahaan yakni atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, PT Cahaya Inti Sentosa 20 bidang, dan sejumlah HGB atas nama perseorangan sebanyak 8 bidang.
Beberapa sertifikat itu terbit 2023. Pada tahun itu, Menteri ATR/BPN dijabat oleh Hadi Tjahjanto.
Baca juga:
