KBR, Jakarta- Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung wacana meliburkan sekolah selama sebulan penuh saat Ramadan.
Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi menilai, kebijakan ini dapat memberikan kesempatan bagi siswa, terutama Muslim, untuk lebih fokus pada kegiatan keagamaan.
"Ini bisa berlaku untuk semuanya tidak hanya sekolah islam, sekolah Muhammadiyah. Karena dengan meliburkan sekolah formal itu anak-anak bisa fokus pada kegiatan keagamaan tentu aktivitasnya bisa disekolah, di tempat lain, di masjid. Karena memang mayoritas muslim 87 persen," ucap Ridho kepada KBR, Selasa (14/1/2025).
Ridho menambahkan, meskipun libur sekolah, proses pembelajaran tetap bisa dilakukan dengan cara yang berbeda. Dia menyarankan agar pemerintah dapat membuat skema yang jelas terkait pelaksanaan libur sekolah selama Ramadan. Misalnya, siswa kelas akhir dapat diberikan kesempatan untuk mengejar ketertinggalan pelajaran, sementara siswa lainnya dapat mengikuti kegiatan keagamaan yang lebih intensif.
"Misalnya dalam kurun waktu tertentu anak-anak yang tingkat akhir bisa difokuskan untuk mengejar ketertinggalan pada mata pelajaran tertentu. Terus bagi siswa yang lain, dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan atau untuk meningkatkan motivasi siswa agar setelah Ramadan mereka tidak kehilangan semangat," jelas Ridho.
Baca juga:
- Sekolah Libur Penuh Saat Ramadan Diputuskan Pekan ini?
- Wacana Libur selama Ramadan, JPPI: Bisa Belajar di Luar Sekolah
Terkait dengan keputusan akhir, Muhammadiyah menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Namun, Muhammadiyah berharap agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang terbaik bagi seluruh siswa.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) mengatakan wacana itu masih dibahas lintas kementerian. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti berharap, keputusan bisa diambil pekan ini.
Abdul Mu’ti mengatakan sejauh ini ada tiga opsi yang akan diambil pemerintah. Pertama, libur sebulan penuh selama Ramadan. Para siswa mengikuti kegiatan keagamaan di masyarakat. Opsi kedua, libur di awal dan akhir Ramadan. Ketiga, masuk penuh selama Ramadan.
"Intinya, semua itu adalah usulan-usulan yang ada di masyarakat, yang kami tentu memantau usulan-usulan itu sebagai bagian dari aspirasi publik, yang dalam konteks demokrasi itu sehat karena ada partisipasi masyarakat dalam pengambil kebijakan publik," kata dia usai mengikuti rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Senin (13/01/25).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti juga menekankan bahwa setiap kebijakan penting menyangkut pendidikan musti melibatkan masyarakat.
