KBR, Jakarta - Pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang tidak mengetahui Rudi Sutanto alias Rudi Valinka merupakan buzzer atau pendengung, menuai kritik. Padahal, Meutya telah menunjuk Rudi menjadi Staf Khusus bidang Strategis Komunikasi. Pelantikan digelar di kantornya, Senin (13/1/2025).
"Jika Menkomdigi menyangkal tidak mengetahui, itu cukup naif, bagaimana seorang menteri menunjuk staf tanpa tahu identitas dan catatan kerja selama ini," kata pengamat komunikasi politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada KBR, Selasa (14/1/2025).
Dedi mengatakan mayoritas jabatan elite di pemerintahan Prabowo Subianto kini justru diisi oleh tokoh yang punya kontribusi politis.
"Itu tidak dapat dibantah, mulai dari menteri, wamen, utusan khusus, hingga jabatan pembantu menteri. Termasuk Rudi Sutanto, ia ditunjuk sangat mungkin bukan soal kapasitas semata melainkan soal pengisian posisi relawan di pemerintahan," ucap Dedi.
Dedi Kurnia Syah menilai, pemerintahan Prabowo akan sibuk dengan urusan politik dan propaganda, dibanding dengan upaya membangun kinerja yang baik dan berdampak.
"Dengan situasi seperti ini, kita sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Korea Utara, di mana pejabat penting di negara itu lebih dominan memihak secara personal pada pemimpinnya, bukan pada negara," menurutnya.
Dedi bilang, desakan agar Rudi Sutanto dicopot dari jabatan staf khusus Komdigi layak didukung.
"Tetapi tidak terhenti hanya padanya, perlu didesak juga seluruh relawan agar dievaluasi kembali. Hanya yang memang punya kapasitas krusial yang bisa dimaklumi," ujarnya.
Bungkam Suara Kritis
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Muhamad Isnur menduga ada proses yang tidak transparan dan sarat konflik kepentingan dalam pengangkatan Rudi sebagai staf khusus.
"Kami curiga bahwa ini tidak transparan, tidak akuntabel. Dan penuh dengan dugaan karena kedekatan, dukungan-dukungan sebagai relawan, sebagai buzzer. Apalagi di media kita bersama bagaimana menteri tidak tahu latar belakang dari orang yang direkrutnya. Tentu ini mengindikasikan ya betapa rekrutmen itu dilakukan dengan tidak profesional," kata Isnur kepada KBR, Selasa (14/1/2025).
Isnur menambahkan, perangkat-perangkat yang selama ini menjadi pendengung pemerintah dan masuk menjadi bagian dari staf ahli dan pejabat, dikhawatirkan akan merusak profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Kami khawatir justru dipakai untuk menyerang, untuk membungkam, untuk menutupi suara-suara publik yang kritis. Kita butuh aparat yang baik, butuh aparat yang profesional, yang netral, yang kemudian paham tentang hak asasi manusia, tentang demokrasi, tentang kebaikan berpendapat, berekspresi. Bukan yang selama ini dipakai untuk menyerang masyarakat," katanya.
Baca juga:
- Polri Mampu Identifikasi Buzzer Anonim Penyebar Hoaks
- Sindikat Buzzer Penyedia Jasa Hate Speech, Tarif Puluhan Juta Tiap Aksi
Sebelumnya, Meutya Hafid mengaku tidak tahu Rudi Sutanto yang dia lantik merupakan pemilik akun @kurawa.
Dia beralasan, berdasarkan riwayat hidup yang diterima, Rudi Sutanto memiliki keahlian dalam bidang strategi komunikasi.
"Saya enggak tahu ya. Rudi Sutanto yang saya kenal ya Rudi Sutanto, jadi saya tidak tidak mau berspekulasi mengenai apa, siapa Rudi Sutanto," kata Meutya saat memberi keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1/2025).
Rudi merupakan pemilik akun @kurawa atau Rudi Valinka yang dikenal sebagai salah satu pendengung di media sosial X. Dia tercatat memiliki 454.000 pengikut.
