KBR, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) selama lima tahun ke depan.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), usai rapat terbatas terkait IKN di Istana Negara, Jakarta.
AHY mengatakan anggaran ini akan dibagi dalam tahapan-tahapan yang harus dikawal dengan ketat.
"Yang jelas anggaran tersebut dipersiapkan, dialokasikan agar kami khususnya OIKN, bisa menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas atau gedung-gedung yang digunakan untuk parlemen untuk legislatif dan juga untuk yudikatif. Tentu dari rancang awal yang sudah dimiliki, kami akan melakukan review kembali ada penyesuaian di sana-sini," kata AHY dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
AHY mengeklaim sudah banyak infrastruktur yang rampung 100 persen di tahap pertama pembangunan IKN pada 2022-2024.
Ia menjelaskan untuk tahap kedua ini tahun 2025-2029, pembangunan tetap diprioritaskan dan fokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
"Dan pada saatnya nanti kami sudah bisa melanjutkan pembangunan dan mudah-mudahan bisa mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan," kata AHY.
Sebelumnya, AHY mengatakan Presiden Prabowo menargetkan IKN akan menjadi pusat pemerintahan pada 4-5 tahun mendatang.
"Termasuk anggaran yang tidak sedikit, sehingga harus ada tahapan-tahapan yang diprioritaskan. Nah beliau menargetkan dalam 4 atau 5 tahun ke depan itu IKN sebagai pusat pemerintahan politik. Artinya sudah bisa untuk menyelenggarakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saat ini yang tengah dibangun tentu belum selesai sepenuhnya, itu adalah untuk eksekutif," kata AHY usai bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan Prabowo memberikan target pembangunan IKN selesai dalam waktu 3-4 tahun.
Baca juga:
