KBR, Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Rendi menilai bakal ada tantangan terutama di pemerintah daerah sebab perlu melakukan penyesuaian APBD dan berpotensi menghambat realisasi belanja pemerintah.
"Belanja pemerintah daerah tertumpuk di semester kedua tahun berjalan anggaran, itu berpotensi akan terjadi kembali di tahun ini. Hal ini tentu agak kontradiktif dengan upaya pemerintah yang sebelumnya ingin mempercepat realisasi belanja pemerintah. Di mana pada tahun lalu di Desember, pemerintah mempercepat penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran, yang salah satu tujuannya itu untuk memastikan realisasi belanja pemerintah itu bisa dimulai sejak awal tahun anggaran berjalan," kata Yusuf Rendy kepada KBR, Selasa (28/1/2025).
Ia juga mengingatkan pemerintah harus memiliki target yang jelas soal efisiensi anggaran ini. Termasuk soal penentuan program apa saja dana hasil efisiensi tersebut akan direalokasi atau dialihkan.
Ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu, terutama untuk program baru seperti makan bergizi gratis, sebelum program tersebut mendapatkan limpahan dana dari proses efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini untuk memastikan anggaran tersebut tepat sasaran.
Baca juga:
- DPR Dukung Prabowo Pangkas Anggaran Rp306 Triliun
- Prabowo Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Diklaim Hemat Rp20 Triliun
Efisiensi
Sebelumnya, Presiden Indonesia Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya efisiensi dan penghematan dalam penyusunan kriteria anggaran, serta keberanian melakukan pemotongan pada hal-hal yang tidak esensial.
Ia menyebut kriteria anggaran adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi.
Ia juga menegaskan bahwa anggaran untuk hal-hal yang bersifat seremonial hingga perjalanan dinas, akan dipotong.
“Kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan, kalau perlu yang hadir hanya 15 orang sisanya di vidcon-kan. Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp20 triliun lebih, kalau kita hitung Rp20 triliun berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” kata Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, (22/01/25).
Prabowo juga menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan loyalitas dalam hal penyusunan anggaran.
Selain arahan yang disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bersama para Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto juga mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Presiden menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.
