KBR, Jakarta - Kalangan tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyoroti kondisi penegakan hukum yang mengkhawatirkan di 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Hal itu disampaikan, Eks Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riana Hardjapamekas dalam konferensi pers Gerakan Nurani Bangsa, yang digelar untuk memberikan pandangan kritis terkait 100 hari awal Pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Penegakan hukum yang berkeadilan, untuk apapun. Untuk kejahatan umum, kejahatan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainya. Jadi yang memerlukan perhatian yang besar, karena demokrasi tanpa penegakan hukum yang baik dan bersih kira-kira tidak bakal mencapai tujuannya," kata Erry Riana, dalam konferensi pers dikutip dari Kanal Youtube Media Nawacita Indonesia, Selasa (28/1/2025).
Erry Riana Hardjapamekas menekankan pentingnya langkah konkret untuk memperkuat institusi penegak hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi, yang sering dijadikan indikator keberhasilan awal suatu pemerintahan.
Selama 100 hari kerja Prabowo, Erry juga menyoroti ketidakpastian ekonomi global yang memerlukan antisipasi serius oleh pemerintah.
Kata dia, pemerintah perlu melahirkan kebijakan yang pro masyarakat kecil. Mengingat ancaman inflasi, resesi, dan ketidakstabilan geopolitik dapat berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Baca juga:
- Catatan Ekonomi di 100 Hari Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran
- 100 Hari Kerja Prabowo: YLBHI Beri Rapor Merah Sektor Hukum dan HAM
Hal lain yang ia soroti terkait efektifitas kerja kabinet gemuk Prabowo saat ini. Menurut Erry, kerja-kerja para menterinya harus menjadi perhatian dan perlu dievaluasi.
"Tentu ada maksud-maksud yang kita tidak tahu, apa harus sebesar itu (jumlahnya)? Tapi kita percaya maksudnya pasti, baik tapi pelaksanaannya belum tentu baik," kata Erry.
Dalam keterangan persnya, Gerakan Nurani Bangsa (GNB) meminta para penyelenggara negara di jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif, serta semua institusi negara dan pemerintahan, untuk menjadi contoh pemberantasan korupsi, dengan menerapkan nilai-nilai anti-korupsi.
GNB juga meminta pemerintah baik pusat maupun daerah untuk bekerja mewujudkan pemerintahan yang bersih, menjunjung tinggi nilai etik dan moral demi kebaikan dan kesejahteraan bersama.
