KBR, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia menilai, permasalahan yang dihadapi masyarakat di wilayah pesisir dan di pulau-pulau kecil sangat kurang dibahas level elit kontestasi saat Pemilu Presiden.
Padahal menurut aktivis Walhi Nusa Tenggara Timur (NTT) Deddy Febrianto Holo, pertumbuhan ekonomi nasional itu utamanya didukung oleh sektor kelautan dan perikanan, pertanian, juga peternakan.
Deddy menyebut, debat Cawapres beberapa waktu lalu malah tidak menyentuh isu masyarakat pesisir dan yang menghuni pulau-pulau kecil.
"Yang tinggal di wilayah pesisir, baik itu masyarakat adat, petani, dan nelayan tradisional yang bergantung pada sumberdaya yang ada di pesisir dan darat. Gagasan dalam konsep pembangunan yang dibawa oleh pemerintah hariii tidak menuju pada pembangunan berkelanjutan. Hal ini bisa diukur dari kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap kepentingan atau isu pesisir dan pulau kecil," kata Deddy dalam konferensi pers, di kanal Youtube Walhi, Rabu (31/1/2024).
Deddy juga mengatakan, para elit pemerintahan masih berorientasi pada ekonomi kapital dalam konsep membangun negara ini. "Artinya, bagaimana menguasai sumber daya alam, bagaimana mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan modern," katanya.
Baca juga:
- Tak Ada Cawapres yang Berpihak pada Masyarakat Pesisir saat Debat
- Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dipidana, Komnas HAM: Butuh Peraturan Menteri
Deddy mencontohkan, khusus di wilayah NTT, pemerintah kerapkali "tutup mata" atas apa yang terjadi di sana. Baik itu mengenai mitigasi, dan juga adaptasi krisis iklim ekstrem. "Krisis iklim di wilayah timur Indonesia, merupakan hal yang mengancam keselamatan masyarakat adat, dan ancaman pula terkait krisis pangan," ujarnya.
Editor: Fadli
