KBR, Jakarta- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Pemilu 2024 dihadapkan pada situasi kerja Bawaslu yang sangat lemah. Padahal, menurut Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil, jika dilihat dari segi kerangka hukum, kewenangan, dan sumber daya baik itu sumber dana dan sumber aparatur itu sudah sangat lebih dari cukup.
“Kalau kita lihat hari-hari ini pelanggaran pemilu yang di sekitar kita atau yang kemudian bisa kita lihat secara terang benderang di informasi-informasi publik yang bisa mudah diakses itu hampir tidak ada respon yang memadai dari Bawaslu. Nah ini yang sangat disayangkan.” ujar Fadli saat konferensi pers Catatan Awal Tahun Perludem, Minggu (14/1/2024).
Fadli Ramadhanil menduga, penurunan komitmen Bawaslu dalam kinerja pengawasan lantaran ada intervensi politik.
“Kita tidak tahu penyebabnya apakah memang terjadi penurunan komitmen dan keberanian dalam penegakan hukum pemilu atau memang ini ada indikasi penyelenggara Pemilu terutama Bawaslu seperti terbelenggu dari kekuatan-kekuatan politik yang dulu memilih mereka di DPR,” ujarnya.
Baca juga:
- TII: Ketentuan Dana Kampanye Belum Antisipasi Kecurangan
- Transaksi Janggal Dana Kampanye, Bawaslu: Fokus Urus LADK dan RKDK Saja
Padahal menurut Fadli, secara aturan Bawaslu juga mempunyai kewenangan yang sangat kuat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.
“Bahkan bisa mendiskualifikasi peserta pemilu, punya kewenangan penanganan pelanggaran administrasi pidana, juga punya kewenangan menyelesaikan sengketa, juga punya aparatur sampai ke tingkat TPS yaitu pengawas TPS,” katanya.
Editor: Rony Sitanggang
