KBR, Jakarta - Ombudsman RI mencatat pertanahan menjadi masalah paling banyak dilaporkan sepanjang 2023. Laporan soal pertanahan yang masuk ke Ombudsman mencapai 23 persen. Salah satunya terkait Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Kerugian yang dialami oleh masyarakat secara natural itu belum bisa kita hitung (jumlah kerugiannya) tetapi hak masyarakat yang menempati lahan itu mengalami kerugian. Karena ada proses pembangunan yang proses-prosesnya (perizinannya) belum tuntas, tetapi sudah dilakukan proses yang menyalahi prosedur," kata Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, Jumat (19/1/2024).
"Nah itu yang kami lihat kesalahan prosedur itu yang kami sebut sebagai kesalahan di dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Ada kasus di IKN laporan masyarakat tentang IKN yaitu berkaitan dengan hak atas tanah," ujarnya.
Najih mengatakan substansi laporan yang paling banyak diterima yakni perizinan dan desa. Kata dia, bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.
Najih menyebut laporan mengenai pertahanan didominasi konflik sengketa agraria.
Baca juga:
- Konflik Agraria Meningkat di Satu Dekade Pemerintahan Jokowi
- KPA: Belum Ada Bakal Kandidat Capres yang Sentuh Masalah Struktural Agraria
Editor: Wahyu S.
