LIVEBLOG: Debat IV Pilpres 2024, Cawapres Adu Ide Pembangunan, Pangan, dan Energi

Calon wakil presiden nomor urut 01, Muhaimin Iskandar mengklaim 13.000 desa sudah maju dan mandiri.

"Sejak kita mengawali UU Pengambungan Desa. Dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hari ini sudah 13.000 desa sudah maju, mandiri. Nanti kita naikkan lagi anggaran ada kehidupan ekonomi melalui Bumdes, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif," kata Muhaimin saat debat Cawapres di JCC, Minggu (21/01/24).

Verifikasi

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah Desa Mandiri Menurut Provinsi (Desa) periode 2019-2021 sebagai berikut :

• Tahun 2019 : 1.444
• Tahun 2021 : 2.310
• Tahun 2022 : 2.906

Sementara menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2023 jumlah desa mandiri meningkat tajam menjadi 11.456 desa dari sebelumnya 6.238 di tahun 2022.

Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean menilai pernyataan Muhaimin sebagian benar. Sebab untuk dapat dikatakan mandiri, pernyataan tersebut belum dapat dibuktikan.

"Berdasarkan indeks desa membangun (IDM) dari kementerian desa terlihat bahwa desa yang masuk kategori desa maju mencapai 23030 jadi bahkan sudah lebih tinggi dari 13rb desa pada tahun 2023. Indeks tersebut dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi," kata Romauli, Minggu (21/01/24).

Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma menyebut ada 5.606 desa mandiri pada 2018.

"Hasil Indeks Pembangunan Desa oleh BPS tahun 2018 menunjukkan terdapat 5.606 desa mandiri, 55.369 desa berkembang dan 14.461 desa tertinggal," kata Masitoh, Minggu (21/01/24).

Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Muis menyebut belum ada bukti terkait desa mandiri tersebut. Sebab menurutnya, berdasarkan Kemendesa, klasifikasi desa maju dan mandiri berbeda sehingga turut memiliki presentase yang berbeda.

"Di tahun 2023, kategori desa maju terdapat 23.030 atau 30.94%. Sedangkan, kategori desa mandiri terdapat 11.456 atau sebesar 15.39%," kata Afni, Minggu (21/01/24).

Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengklaim saat ini ada 1,5 juta hektar hutan adat yang sudah diakui.

"Sebagai seorang ahli hukum, Prof Mahfud pasti paham bahwa RUU Masyarakat Adat ini masih kita usahakan untuk didorong. Sekarang juga sudah ada Perpres 28 tahun 2023, ini sudah ada 1,5 juta hektar hutan adat yang sudah diakui. Kuncinya ke depan memang perbanyak dialog dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat," kata Gibran dalam debat keempat cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Verifikasi:

Menurut data Catatan Tahun 2022 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, hingga tahun 2022, pemerintah baru berhasil menetapkan bagian dari 105 wilayah adat sebagai hutan adat dengan total luas mencapai 148.488 hektar.

Alih-alih mempercepat pemulihan hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK.35/2012, sebanyak 2.400 hektar wilayah- adat malah dirampas melalui program perhutanan sosial (HD, HKM, HTR, Kemitraan).

Lahirnya UU CILAKA diikuti dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan merampas wilayah-wilayah Masyarakat Adat, merupakan ancaman yang tidak dapat dihindari oleh Masyarakat Adat untuk mempertahankan eksistensi dan wilayah adatnya dari ancaman predator-predator berkedok PSN.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampai dengan 1 Oktober 2022, realisasi capaian Perhutanan Sosial mencapai 5.087.754 Hektar, menurut laporan terbaru dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL).

Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Muis menyatakan klaim tersebut salah. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 23 hutan adat di 16 provinsi dengan luas 90.873 hektar dengan luas indikatif hutan adat seluas 836.141 hektar yang diakui.

Sementara Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Udiana Puspa Dewi menilai belum ada bukti dari pernyataan tersebut sebab kepemilikan tanah oleh masyarkat adat menjadi bagian dari RUU Masyakarat adat, namun hingga kini RUU tersebut masih dalam status pembicaraan tingkat 1, tanpa ada kejelasan meskipun RUU Masyakat adat sudah diinisiasi sejak 2018.

"Hal ini merupakan wujud marginalisasi hak dasar masyarakat adat yang diakibatkan oleh ketidakjelasan hak kepemilikan tanah secara hukum dan minimnya sosialisasi terkait dasar-dasar hukum agraria dari pemerintah pusat," kata Udiana, Minggu (21/1/24).

Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma menyatakan sampai dengan 1 Oktober 2022, hutan adat mencapai 1.196.725,01 HA (Penetapan Hutan Adat 108.576 Ha dan Indikatif Hutan Adat 1.088.149 Ha).

"Menurut laporan AMAN (2022), pengakuan hutan adat hingga tahun 2022 hanya 148.488 ha saja. Sedangkan, menurut BRWA, hutan adat yang sudah ditetapkan melalui SK baru mencapai 221.648 ha," kata Peneliti Sajogyo Institute, Kiagus M. Iqbal, Minggu (21/1/24).

Direktorat Informasi dan Data Auriga Nusantara, Adhitya Adhyaksa menilai klaim tersebut salah.

"Penetapan Hutan Adat 108.576 Ha dan Indikatif Hutan Adat 1.088.149 Ha, kurang dari 1,2 juta ha sd Oktober 2022," kata Adhitya, Minggu (21/1/24).

Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai hilirisasi industri sektor pertambangan di Indonesia dilakukan secara ugal-ugalan.

Menurut Muhaimin, hilirisasi sektor pertambangan sudah merusak lingkungan bahkan diwarnai kecelakaan kerja. Ia juga menyebut tenaga kerja asing lebih mendominasi dibanding tenaga kerja lokal.

"Saya setuju bahwa potensi sumber daya alam kita harus terus kita promosikan. Tetapi harap dicatat. Gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita diabaikan, malah banyak tenaga kerja asing, dan juga yang terjadi korban kecelakaan. Di sisi yang lain, pemasukan kita dari nikel kita juga sangat kecil," kata Muhaimin di segmen kelima debat keempat cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Dalam kesempatan di segmen kedua, Muhaimin juga mengatakan, "kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan. Tenaga asing mendominasi."

Verifikasi

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dirilis pada 21 Desember 2021 lalu, total tenaga kerja asing (TKA) di sektor pertambangan mineral dan batu bara, termasuk di smelter RI tercatat mencapai 5.355 orang. Sementara tenaga kerja Indonesia (TKI) tercatat mencapai 244.945 orang. Total tenaga kerja bekerja di sektor pertambangan, termasuk smelter, di Indonesia mencapai 250.300 orang.

Fikri Muhammad (Senior Analyst dari Climateworks Centre) menyebut dari data itu jumlah tenaga kerja asing di sektor pertambangan dan juga smelter di Tanah Air hanya sekitar 2,1 persen dari total tenaga kerja di sektor ini. Sedangkan tenaga kerja Indonesia masih mendominasi hingga 97,9 persen.

Dari total tenaga kerja asing tersebut, paling banyak terdapat di Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) Olah Murni Mineral atau smelter, yakni mencapai 2.270 orang dari total tenaga kerja di smelter mencapai 21.688 orang. Artinya, TKA di bidang smelter ini mencapai 10,5 persen. Sedangkan jumlah TKI di bidang olah murni mineral ini tercatat mencapai 19.418 orang.

Sementara untuk 2023, berdasarkan data Kementerian ESDM, jumlah tenaga kerja di sektor pertambangan antara lain:

• Mineral sebanyak 48.356 orang TKI dan 921 orang TKA;
• Batubara sebanyak 43.335 orang TKI dan 122 orang TKA;
• IUJP sebanyak 216.416 orang TKI dan 1.031 orang TKA.

Dari data itu, tidak benar jika tenaga kerja asing mendominasi sektor industri pertambangan. Hanya saja untuk industri smelter khususnya nikel, tidak ada data resmi berapa persen jumlah tenaga kerja asing.

Sekadar gambaran, berdasarkan keterangan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada 16 Januari 2024, smelter PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah yang baru-baru ini terbakar dan meledak, memiliki jumlah tenaga kerja Indonesia sebanyak 11 ribu orang dan tenaga asing sebanyak 1.300 orang.

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut impor pangan di era pemerintahan Joko Widodo semakin banyak.

"Pada 17 Februari 2019 dalam sebuah debat calon presiden, Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas pangan jika nanti terpilih jadi presiden. Ternyata, kata Prabowo, empat tahun memimpin, Pak Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. Itu pertanyaan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi saat itu," kata Mahfud MD dalam debat keempat cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Saat itu Mahfud MD meminta tanggapan dari Gibran mengenai fakta pemerintahan Jokowi masih mengimpor pangan.

"Faktanya, per hari ini, impor kedelai 2 juta ton. Susu 280 ton, gula pasir 4 juta ton, beras 2,8 juta ton, daging sapi... Semakin banyak ini angkanya, semakin banyak impornya," kata Mahfud MD.

Verifikasi:

Data Kementerian Perdagangan RI, Indonesia mengalami peningkatan impor pangan yang signifikan sejak 2004 hingga 2023 seperti gandum, gula pasir, bawang putih dan buah-buahan.

Ini diakui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat acara Peluncuran Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional pada 26 Juni 2023.

Dari catatan Kemendag, pada 2004 impor gandum Indonesia hanya 2-3 juta ton. Namun pada 2023 impor mencapai 13 juta ton.

Untuk gula pasir impor meningkat dari sebelumnya rata-rata 1 juta ton hingga 2 juta ton per tahun. Namun pada 2023, impor gula pasir mencapai 5 juta ton per tahun. Begitu juga impor garam pada 2023 mencapai sekitar 3 juta ton, dibanding sebelumnya rata-rata kurang dari 1 juta ton.

Untuk impor bawang putih, pada 2004 jumlahnya sekitar 25 ribu hingga 30 ribu ton per tahun. Namun pada 2023, impor bawang putih mencapai 600 ribu ton per tahun.

Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma menyebut klaim Mahfud MD sebagian benar. Ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) dari 2019 hingga 2023 yang menunjukkan impor pangan Indonesia berfluktuasi seperti daging hewan, ikan, sayuran dan buah-buahan.

Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean menilai klaim Mahfud MD sebagian besar. Menurut Romauli, impor beras berdasarkan volume beratnya mengalami tren penurunan, dari sebanyak 444.508,8 ton pada 2018 menjadi 429.207,3 ton pada 2022. Namun, berdasarkan nilai CIF (cost insurance freight) mengalami peningkatan, dari 184 juta USD pada 2019 menjadi 202 juta USD pada 2022. Jadi yang meningkat adalah nilai mpornya sedangkan secara volume trennya menurun.

Sementara itu, volume impor sayur meningkat cukup tajam dari 770 ribu ton pada 2019 menjadi 1 juta ton pada 2022. Nilai impornya juga meningkat dari 770 juta USD tahun 2019 menjadi 952 juta USD pada tahun 2022.

Sedangkan untuk daging sejenis lembu, volume impor menurun dari tahun 2019 ke 2022. Volume impor daging sejenis lembu pada tahun 2019 sebesar 262 ribu ton menjadi 225 ribu ton pada tahun 2022. Sedangka untuk nilai impornya meningkat tidak terlalu tinggi yaitu dari 829 juta USD tahun 2019, menjadi 861 juta USD pada tahun 2022.

Untuk buah-buahan, volume impor dan nilai impor sama-sama meningkat tetapi tidak setinggi impor sayuran. Volume impor buah meningkat dari 724 ribu ton tahun 2019, menjadi 749 ribu ton tahun 2022. Sedangkan nilai impor buah juga mengalami kenaikan, yaitu dari 1.4 miliar USD tahun 2019 menjadi 1.5 miliar USD pada tahun 2022.

Untuk gula, volume impor meningkat sangat tajam, dari 4 juta ton pada 2019, menjadi 6 juta ton pada tahun 2022

Namun Peneliti Sajogyo Institute, Kiagus M. Iqbal memberi data berbeda. Ia menyebut impor beras tahun 2023 merupakan impor tertinggi dalam lima tahun terakhir. Bahkan tertinggi ketiga setelah tahun 1998 dan 1999.

Kiagus merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 yang menyebut impor beras selama 2023 mencapai 3,06 juta ton. Angka ini meningkat 613 persen dibanding pada 2022 yang hanya sebesar 429 ribu ton. Impor beras pada 2023 juga merupakan yang paling besar sejak 2019.

Jadi klaim Mahfud MD bahwa impor pangan di era Jokowi makin banyak, benar.

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut deforestasi atau penurunan laju hutan di Indonesia mencapai 12,85 juta hektare dalam 10 tahun terakhir.

Menurut Mahfud MD, laju deforestasi itu melebihi luas Korea Selatan dan 23 kali luas Pulau Madura.

"Data 10 tahun terjadi deforestasi 12,85 juta ha. Itu lebih luas dari Korsel dan 23 kali luas Pulau Madura, di mana saya tinggal. Ini deforestrasi dalam 10 tahun terakhir. Mencabut (Izin Usaha Pertambangan/IUP) itu banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim, sudah (ada) putusan Mahkamah Agung. Cabut saja IUP-nya? Masalahnya mencabut IUP itu banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, tapi ditolak," kata Mahfud MD dalam debat keempat cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Verifikasi:

Berdasarkan data Global Forest Watch, dalam rentang 2001-2022 (21 tahun), Indonesia mengalami deforestasi atau laju penurunan luas hutan seluas 29,4 juta hektar. Sedangkan dalam 10 tahun terakhir (2012-2022), laju deforestasi Indonesia mencapai 15,848 juta hektare.

Data deforestasi juga dilansir Forest Watch Indonesia. Menurut FWI, pada tahun 2000, Indonesia masih memiliki 106 juta ha hutan alam. Jumlah tersebut berkurang menjadi 93 juta ha pada tahun 2009, 88 juta ha pada tahun 2013, dan 82 juta ha pada tahun 2017. Hutan-hutan alam yang hilang dari tahun ke tahun tersebutlah yang dinamakan oleh FWI sebagai deforestasi.

Sementara data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut dalam rentang 2013-2022 deforestasi mencapai 3,8 juta hektare. Ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Agka Deforestasi (Netto) Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013-2022 mencapai 3.840.835,8 hektare.

Angka deforestasi menjadi polemik di kalangan aktivis lingkungan dan pemerintah. Pemerintah mengklaim berhasil melakukan rehabilitasi hutan dan lahan sebesar 3 juta hektare dalam 10 hutan terakhir.

Klaim Mahfud MD benar jika mengacu pada data Global Forest Watch, namun salah jika mengacu data BPS.

Soal deforestasi seluas wilayah Korea Selatan atau wilayah Pulau Madura, bergantung pada data yang digunakan. Luas wilayah Korsel adalah 10,021 juta hektare. Sedangkan luas Pulau Madura adalah 537.900 hektare.

Udiana Puspa Dewi (Lead, Knowledge Generation-Koalisi Sistem Pangan Lestari) menilai deforestisasi di Indonesia telah memperparah perubahan iklim yang mengakibatkan banjir dengan tinggi air mecapai 1–4 mm per tahun dan tanah longsor.

Di daerah seperti pesisir Jawa, deforestisasi berkontribusi dalam menurunnya permukaan tanah antara 6-26 cm per tahun, yang berdampak pada tergenangnya pemukiman penduduk.

Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menyampaikan pernyataan penutup dalam sesi debat keempat yang digelar KPU di JCC, Senayan, Minggu, 21 Januari 2024.

Muhaimin menyatakan, inti dari pembangunan berkelanjutan adalah tidak ada satupun yang ditinggalkan.

"Dari petani, peternak, nelayan, masyarakat adat, dan seluruh kelompok-kelompok rentan lainnya. Pembangunan berkelanjutan jangan diabaikan, malah mengurusi kekuasaan yang berkelanjutan," kata di sesi debat segmen terakhir, Minggu, 21 Januari 2024.

Muhaimin mengutip ayat Al-Quran yang artinya: "Telah nyata kerusakan di darat dan laut karena ulah tangan manusia".

Lalu dia mengutip pernyataan Paus Fransiskus yang mengingatkan umat manusia soal kondisi masa depan yang rawan.

"Kita harus melakukan taubat ekologis. Taubat itu dimulai dari etika, sekali lagi etika. Etika lingkungan dan etika pembangunan. Jangan ugal-ugalan, jangan mengangkangi aturan, jangan sembrono, ojo sakkarepe dewe," tegasnya.

Muhaimin berjanji jika ia dan Anies terpilih di Pilpres 2024, mereka akan bersungguh-sungguh.

"Yang pertama kita akan anggarkan untuk mengatasi krisis iklim, kita akan tingkatkan secara signifikan, termasuk riset, sekaligus implementasi energi baru dan terbarukan. Kita sahkan RUU Masyarakat Adat secepat-cepatnya. Dana subsidi, atau dana untuk masyarakat desa akan kita tingkatkan 5 miliar per tahun, agar warga desa dapat menikmati pembangunan," imbuhnya.

Selain itu, AMIN akan meneruskan subsidi BBM untuk masyarakat miskin, petani, nelayan miskin, dan kelompok rentan lainnya.

"Transportasi publik menggunakan energi listrik juga menjadi salah satu cara untuk mengurangi polusi dengan pembangunan kota. Reforma agraria harus dieksekusi untuk memangkas ketimpangan," tambah Muhaimin.

Karena itu, ia menyerukan ada perubahan, dan saatnya memilih perubahan.

Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan tak akan bosan membahas hilirisasi. Sebab menurutnya, hilirisasi akan membuat Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Gibran mengatakan, hilirisasi bakal meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja yang luas.

Namun dia menekankan, hilirisasi juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Gibran juga menyinggung dampak perubahan iklim yang kian nyata. Seperti banjir hingga kenaikan air laut.

-"Semua masalah ini adalah tantangan zaman now, membutuhkan solusi zaman now."

Menurutnya, solusi dari semua masalah itu yakni mencari titik kesembangan. Artinya, melanjutkan hilirisasi namun wajib menjaga lingkungan.

Mahfud MD dalam pernyataan penutupnya mengatakan, masalah yang diperdebatkan sangat penting untuk masa depan bangsa. masalah utamanya pedang hukum tumpul.

Kalau tidak tumpul, program pembangunan berjalan dengan baik.

Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan.

Kami berjanji akan kembalikan secara bertahap hak rakyat. Kita akan tagih dunia internasional untuk membayar kerusakan alam.

Tugas pemerintah kepada rakyatnya adalah kesejahteraan.

Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengajak semua pihak untuk tobat ekologis. Istilah itu disampaikan Muhaimin saat dia memaparkan mengenai kerusakan iklim dan bencana ekologis.

"Sama-sama tobat ekologis memperbaiki ke depan menjadi lebih baik lagi. Tobat ekologis penting untuk masa depan kita."

Menurutnya, saat ini Indonesia tengah menghadapi ancaman bencana yang mengerikan. Bencana itu merupakan dampak dari kerusakan iklim dan lingkungan hidup yang makin mengkhawatirkan.

Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD sepakat dengan pembentukan lembaga reforma agraria yang diusulkan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar.

Ini disampaikan Mahfud merespons pertanyaan Muhaimin soal strategi mengatasi masalah agraria, termasuk soal konflik lahan.

Mahfud mengatakan, memiliki Tim Reformasi Hukum Nasional yang melibatkan pakar dari berbagai kampus.

Kesimpulannya kata dia, harus ada badan khusus untuk menangani masalah agraria. Karena ada sekian ribu kasus yang harus diselesaikan.

Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut pemasukan dari industri nikel kecil. Namun Muhaimin tak menjelaskan detail besaran nominal yang dia maksud. Padahal kata dia, produk nikel berlebih.

Dia mengatakan, gara-gara eksplorasi nikel yang ugal-ugalan tanpa mempertimbangkan ekologi, justru terjadi kecelakaan.

Cawapres nomor urut nomor urut 3, Mahfud MD menanyakan ke Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming, soal strategi menghentikan impor pangan, yang hingga sekarang masih dilakukan di era Jokowi.

Mahfud menanyakan ini, karena lima tahun lalu, Prabowo Subianto menanyakan soal strategi penanganan pangan ke Jokowi, dan saat itu Jokowi berjanji tak akan impor pangan. Namun, yang terjadi sebaliknya. 

Gibran menjawab, dengan perlunya evaluasi program yang belum berhasil, dan melanjutkan program-program yang sudah berjalan. Mahfud tak puas dengan jawaban Gibran. 

Gibran Rakabuming menanggapi pernyataan Mahfud MD.

Gibran mengatakan, terima kasih evaluasinya. Jangan memberikan narasi yang menakutkan. Program yang sudah berjalan seperti food estate. Memang ada yang gagal, tapi di Gunung Mas itu ada yang berhasil.

Bapak ini calon pemimpin harus optimis, jangan memberikan narasi yang menakutkan kepada masyarakat.

Gibran Rakabuming menjawab pertanyaan Mahfud MD, terkait impor pangan.

Gibran mengatakan sepertinya pak Mahfud agak ngambek. Pertanyaan saya dianggap receh.

2023 ada impor karena ada El Nino. Kuncinya bekerja sama ekstensifikasi lahan. Pupuk itu kunci meningkatkan produktifitas.

Mekanisasi untuk meningkatkan produktifitas. Lalu menggandeng anak muda, seperti di Jabar ada petani milenial.

Food estate itu program jangka panjang. Nanti pada panen ketujuh baru terlihat hasilnya.

Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengatakan forum debat bukan ajang untuk tebak-tebakan definisi atau singkatan. Pernyataan itu disampaikan Muhaimin merespons pertanyaan Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengenai lithium ferrophosphate (LFP).

Gibran sempat menjelaskan maksud dari pertanyaannya usai diminta oleh moderator.

Saat diberi waktu menjawab, Muhaimin balik menyentil Gibran yang kerap melempar pertanyaan singkatan.

"Tenang Pak Gibran, semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan."

"Prinsipnya semua kembali ke etika, etika lingkungan."

Kata Muhaimin, etika lingkungan menjadi rujukan dalam mengambil kebijakan.

Gibran Rakabuming menanggapi jawaban Muhaimin Iskandar.

Gibran mengatakan, ini agak aneh. Timses sering bicara lfp (lithium ferro phosphate) tapi calonnya malah tak paham. Bicara lfp itu malah promosiin produk Cina.

Gibran Rakabuming bertnya kepada Muhaimin Iskandar.

Gibran mengatakan, paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan lithium ferro phosphate apakah anti nikel?

Muhaimin menanggapi pernyataan Mahfud MD.

Muhaimin setuju dengan pernyataan Mahfud MD. Negara mengelola aset negara. Ini yang tidak dilakukan.

Apalagi jasa para pemangku adat yang menjaga hutan tidak pernah diajak bicara.

Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan orang yang bicara lingkungan hidup justru ditangkap. Menurutnya, situasi itu berbahaya bagi kelangsungan hidup para aktivis.

Sehingga kata Mahfud, pemerintah seharusnya melaksanakan dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dulu dia buat sewaktu menjabat ketua. Pertama, yakni mengakui aktivis lingkungan sebagai subjek hukum.

Putusan kedua kata dia, yaitu membedakan definisi hutan adat dengan hutan negara. Sebab menurutnya, definisi hutan adat sekarang justru sering menyingkirkan masyarakat adat dari lingkungan hidupnya.

Muhaimin Iskandar menjawab pertanyaan Mahfud MD terkait penggundulan hutan tertinggi di dunia, apakah setuju gagal menghentikan kerusakan hutan?

Kata Muhaimin, yang patut menjadi alat ukur, rencana deforestasi adalah berapa prestasi penghijauan? Saya setuju dengan Pak Mahfud tidak ada keseriusan soal itu.

Karena tidak melibatkan masyarakat dan petani, merusak keanekaragaman hayati.

Komitmen keadilan ini tidak dijalankan. Konstitusi sudah ada, amnggaran ada. Yang paling pokok komitmen untuk melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh.

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD mengklaim proyek food estate gagal.

"Tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Maka kami punya program petani, di laut jaya, nelayan sejahtera. jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita," kata Mahfud MD saat debat cawapres di JCC, Minggu (21/01/24).

Verifikasi:

Salah satu komoditas utama pangan dalam negeri yang adalah beras.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Produktivitas Padi Menurut Provinsi 2021-2023, terjadi penurunan produksi pada tahun 2023. Lengkapnya sebagai berikut :

• Tahun 2021 : 54.415.294,22 ton
• Tahun 2022 : 54.748.977,00 ton
• Tahun 2023 : 53.625.539,51 ton

Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Muis menyatakan proyek food estate dianggap menjadi pemicu permasalahan baru terhadap terjadinya kerusakan lingkungan di Indonesia.

"Hal ini didasari dari studi lapang Greenpeace yang menyatakan adanya kondisi mengerikan di berbagai lokasi ekspansi lumbung pangan yang justru mengakibatkan kerusakan hutan, lahan gambut, dan wilayah adat di Kalimantan dan Papua," kata Afni, Minggu (21/01/24).

Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean berkomentar bahwa apabila asumsinya adalah food estate diciptakan untuk meningkatkan produksi pangan beras, maka produksi beras sejak tahun 2018 - 2023 terus berkurang.

Produksi beras dari tahun ke tahun berdasarkan BPS adalah 2018 sebanyak 59 juta ton, 2019 sebanyak 54.6 juta ton, 2020 sebanyak 54.6 juta ton, tahun 2021 sebanyak 54.41 juta ton, 2022 sebanyak 54.74 juta ton, dan 2023 sebanyak 53. 62 jt ton," kata Romauli Minggu (21/01/24).

Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma menyatakan program food estate yang dilaksanakan mulai 2021 di Gunung Mas dengan luas 31.000 ha berupa hutan produksi dengan komoditas singkong dan gandum dinyatakan gagal karena beberapa faktor.

"Belum ada skema terkait pembebasan lahan kepemilikan masyarakat, perencanaan program perkebunan singkong di Gunung Mas masih belum optimal, kurangnya informasi dan tidak ada kajian terkait lingkungan yang komprehensif, tidak ada koordinasi antara Kementerian Pertahanan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, dan Peternkan Provinsi Kalimantan Tengah," kata Masitoh Minggu (21/01/24).

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Viktor Pirmana membenarkan proyek food estate gagal. Menurutnya, beberapa perkebunan pangan skala besar yang didirikan oleh pemerintah Indonesia di bawah program “food estate” dilaporkan telah ditinggalkan. Kata dia, berdasarkan investigasi lapangan pada tahun 2022 dan 2023 menemukan semak liar dan ekskavator yang ditinggalkan di lahan yang telah dibuka untuk singkong dan padi di provinsi Kalimantan Tengah.

"Para aktivis mengatakan kegagalan program ini sudah terlihat sejak awal, karena kurangnya penilaian dampak yang dilakukan sebelum memilih lokasi dan membuka hutan untuk tanaman yang tidak cocok dengan tanah. Program ini mencerminkan Mega Rice Project pada pertengahan tahun 1990an, yang gagal meningkatkan hasil panen dan menyebabkan kerusakan luas pada lahan gambut kaya karbon," kata Viktor Minggu (21/01/24).

Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menilai pertanyaan dari Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, tidak layak dijawab. Sorotan itu disampaikan Mahfud usai Gibran melempar pertanyaan mengenai cara mengatasi greenflation .

Mahfud sempat menjawab pertanyaan itu, namun oleh Gibran dinilai tidak sesuai. Gibran kemudian menjelaskan maksud dari pertanyaannya.

Merespons itu, Mahfud balik menyentil Gibran.

"Saya juga ingin mencari itu, jawabannya ngawur juga itu. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengaitkan sesuatu dengan yang enggak ada."

Menurut Mahfud, pertanyaan yang disampaikan Gibran merupakan "recehan" di kalangan akademik. Sehingga tidak layak dijawab.

Cawapres nomor urut nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menanyakan soal greenflation atau inflasi hijau ke Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.

Mahfud kemudian menjawab dengan strategi ekonomi sirkuler, yang berkelanjutan, dengan konsep ekonomi hijau.

Ia mencontohkan, orang Madura yang sejak dulu memanfaatkan ekonomi sirkuler, dengan mengolah sampah. Selain itu, ia ingin ada kebijakan yang pro-ekonomi hijau.

Gibran merespons dengan mengkritik jawaban Mahfud MD yang ia nilai, tak sesuai dengan apa yang ia tanyakan. Ia kemudian, mencontohkan soal demo Rompi Kuning di Prancis. Ia ingin Indonesia belajar dari negara maju, agar tidak membahayakan dalam proses transisi energi hijau.

Mahfud kemudian kembali menanggapi dengan menyebut jawaban Gibran tidak akademis, dan tidak layak dijawab, dan terlalu mengada-ada. Ia lalu menyerahkan kembali ke moderator. 

Muhaimin Iskandar menanggapi jawaban Gibran Rakabuming.

Kata Muhaimin pertanyaannya tidak terjawab. Kata dia, Papua misalnya. Papua harus berbasis pemerataan yang sempurna.

Muhaimin Iskandar bertanya ke Gibran Rakabuming, agar pembangunan tepat sasaran. Bagaimana strategi pembangunan agar keadilan iklim terjaga, keadilan sosial terwujud?

Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bakal menguatkan dan menyempurnakan program reforma agraria. Janji itu dia sampaikan menjawab pertanyaan panelis mengenai strategi mengembalikan tujuan reforma agraria sesuai aturan.

Dia mengeklaim, sudah ada 110 juta sertifikat yang dibagikan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kata dia, sebelum ada program itu proses pembagiaan sertifikat tanah hanya mencapai 500 ribu.

"Sekarang juga ada program redistribusi tanah. Tanah-tanah HGU dan lain-lain disimpan di bank tanah untuk diredistribusi ulang ke pengusaha lokal dan petani lokal."

Gibran menambahkan, sekarang juga sudah ada program One Map Policy. Program itu kata dia, bisa mengurangi konflik dan sengketa tanah serta memberantas para mafia tanah.

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menyatakan redistribusi berbeda dengan sertifikasi. Kata dia, pemerintah sebenarnya sudah memiliki Perpres 86 Tahun 2018 tentang lokasi prioritas reforma agraria, namun tidak dilakukan dengan serius.

Padahal kata dia, sesuai konstitusi, kekuasaan tanah dimiliki negara, dan tugas pemerintah membagi aset tanah untuk meredistribusi, bukan sertifikasi.

Karena itu, ia menyebut sertifikasi bukanlah reforma agraria. Hal tersebut disampaikan Muhaimin merespons strategi Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, soal masalah konflik agraria, yang salah satunya dengan sertifikasi. 

Ini ia sampaikan saat debat segmen ketiga dengan subtema agraria di JCC, Senayan, Minggu, 21 Januari 2024.

Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengklaim penggunaan bahan bakar minyak B35 dan B40 terbukti menurunkan impor minyak.

"Kita harus mendorong transisi menuju energi hijau. Kita tidak boleh lagi ketergantungan pada energi fosil. Kita dorong terus energi hijau berbasis bahan baku nabati bioetanol, bioavtur, biodiesel. Sekarang sudah terbukti dengan B35, B40, sudah mampu menurunkan nilai impor minyak dan mendorong nilai tambah dan lebih ramah lingkungan," kata Gibran dalam debat keempat cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Verifikasi:

Impor minyak mengalami naik turun dari era pemerintahan Megawati Soekarnoputri hingga era Joko Widodo.

Hingga 2023, Indonesia masih kecanduan impor minyak, baik minyak mentah maupun produk olahan seperti bahan bakar minyak (BBM).

Data Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode Januari-September 2023, total volume impor minyak Indonesia mencapai 32,8 juta ton. Angka ini naik 9 persen dibanding Januari-September 2022, sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Jika dirinci, impor minyak mentah sebesar 13,3 juta ton (naik 18,5 persen cumulative-to-cumulative/ctc). Sedangkan impor hasil minyak atau produk olahan minyak mencapai 19,5 juta ton, meningkat 3,4 persen ctc.

Impor minyak Indonesia hanya sekali turun pada 2020, ketika terjadi Pandemi COVID-19. Angka impor kembali naik pada 2021.

Tren kenaikan impor minyak terjadi karena produksi minyak Indonesia menurun sedangkan konsumsi bertambah.

Afni Regita Cahyani Muis (Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor) menilai klaim Gibran itu belum terbukti. Program biodiesel 35 masih dihantui berbagai tantangan, seperti kondisi infrastruktur yang belum merata, skema pemberian insentif yang justru membebani APBN, dan mengancam kerusakan lingkungan.

Klaim Gibran tidak terbukti dan salah.

Mahfud MD menanggapi jawaban Gibran Rakabuming Raka atas pertanyaan panelis terkait agraria. Bagaimana strategi mengembalikan tujuan reforma agraria?

Mahfud mengatakan, terjadi ketimpangan penguasaan tanah. Petani 17 juta menguasai setengah hektare. Reforma agraria belum ada sertifikat untuk redistribusi.

Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan kunci pembangunan desa adalah menumbuhkan sense of belonging atau rasa memiliki.

Dia menyontohkan, salah satu desa wisata di Mojokerto membangun daerahnya dengan mekanisme crowdfunding. Menurutnya, gerakan seperti itu merupakan contoh yang baik dan perlu dilanjutkan untuk membangun desa.

Sehingga kata dia, masyarakat desa tidak meninggalkan desanya untuk merantau ke kota.

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menginginkan desa terus ditambah insentifnya, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan SDM di perdesaan. Karena itu, ia serius ingin menambah Dana Desa hingga 5 miliar per tahun.

Keinginan itu ia sampaikan menanggapi pertanyaan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, soal pembangunan dan pengembangan di desa.

Ini ia sampaikan saat debat segmen ketiga dengan subtema desa di JCC, Senayan, Minggu, 21 Januari 2024.

Mahfud MD menanggapi jawaban Muhaimin atas pertanyaan panelis terkait agar warga desa minat tinggal di desa.

Mahfud mengatakan, ada program 1000 embun, program desa mandiri. Negara terlalu intervensi sehingga program tidak jalan

Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyentil Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, supaya tidak terlalu tegang.

"Nah gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat cawapres pertama kemarin," kata Gibran.

Pernyataan itu disampaikan Gibran usai mendengar gagasan Muhaimin mengenai upaya pembangunan desa.

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar bakal menaikkan anggaran desa hingga 5 miliar rupiah ke depan. Tujuannya, agar tidak hanya infrastruktur dan sarana prasarana desa yang baik, namun juga membangkitkan ekonomi desa.

Ia yakin dengan penambahan anggaran desa, akan mampu menurunkan minat warga urbanisasi dan lebih betah di desa. Kata dia, membangun desa adalah membangun bangsa.

Ini ia sampaikan saat debat segmen ketiga dengan subtema desa di JCC, Senayan, Minggu, 21 Januari 2024.

Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan, masyarakat adat tidak boleh tersingkir karena terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menurut Gibran, kunci pembangunan adalah perbanyak dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Kata dia, masyarakat adat seharusnya dirangkul dalam pembangunan PSN.

Mahfud MD menanggapi pernyataan dari Muhaimin Iskandar dan Gibran Rakabuming.

Mahfud mengatakan, telah membatalkan 14 pasal wilayah pesisir karena masyarakat tidak dilibatkan.

Mahfud mengatakan, RUU Masyarakat Adat akan segera dijalankan

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menginginkan ada pelibatan masyarakat adat dalam setiap kebijakan, untuk mencegah konflik proyek strategis nasional dengan masyarakat adat.

Menurutnya, penyelesaian dan penghormatan masyarakat adat bukan hanya dengan memakai pakaian adat setiap satu tahun sekali.

Ini ia sampaikan saat debat segmen ketiga dengan subtema masyarakat adat di JCC, Senayan, Minggu, 21 Januari 2024.

Mahfud MD menjawab pertanyaan panelis terkait masyarakat adat, kebijakan agraria dan sda tanpa persetujuan masyarakat adat, bagaimana strategi memulihkan hak masyarakat adat?

Mahfud mengatakan, aparat banyak yang tidak melaksanakan aturan. Penguasaan tanah dan izin tambang yang sudah dicabut MA tidak dilaksanakan. Strateginya akta dia, penertiban aparat penegak hukum.

Wakil Presiden nomor urut 01 Muhaimin Iskandar menyoroti angka petani gurem. Ia mengklaim 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar.

"Hari ini kita menyaksikan bahwa hasil sensus BPS pertanian kita bahwa sepuluh tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem, rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," kata Muhaimin saat debat keempat di Jakarta Convention Center, Minggu (21/01/24).

Verifikasi

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 ada sebanyak 17.248.181 jumlah petani gurem. Menurut BPS, definisi petani gurem adalah perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian dengan penguasaan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar.

BPS merinci jumlah petani gurem paling banyak berada di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, masing-masing sebesar 4,48 juta orang, 3,47 juta orang, dan 2,55 juta orang.

Akan tetapi, jika dilihat persentase petani gurem terhadap petani pengguna lahan, Provinsi Papua Pegunungan memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 99,13 persen. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar petani pengguna lahan pada Provinsi Papua Pegunungan adalah petani gurem.

Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean menilai pernyataan Muhaimin sebagian benar. Sebab jumlah petani gurem berdasarkan sensus pertanian 2023 sebesar kurang lebih 17 juta petani. Selama 10 tahun menurutnya memang telah terjadi kenaikan jumlah petani gurem dari 14,25 juta menjadi 16,89 juta.

"Karena kenaikan tersebut terindikasi kalau kepemilikan lahan pertanian semakin sempit, namun belum disebutkan beberapa hektar," kata Romauli, Minggu (21/01/24).

Sementara itu Peneliti Sajogyo Institute, Kiagus M. Iqbal mengatakan jumlah petani gurem juga meningkat.

"Menurut Hasil Pencacahan Sensus Pertanian BPS (2023), jumlah petani gurem meningkat dari 14.248.864 RTUP (2022) menjadi 16.891.120 RTUP. Petani gurem merupakan petani yang menguasai di bawah 0,5 hektar. Namun, tidak diketahui berapa rerata luas tanah dari lapis RTUP Gurem," kata Kiagus Minggu (21/01/24).

Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD menanyakan strategi hukum yang akan dilakukan Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, untuk mengatasi soal krisis pangan, yang salah satunya akibat berkurangnya lahan dan jumlah petani. Ini disampaikan Mahfud saat debat segmen kedua soal pangan.

Muhaimin menjawab pertanyaan itu dengan mendorong penerapan seluruh perangkat undang-undang yang dimiliki. Selain itu, ia juga ingin ada kemauan politik, kesungguhan, dan tidak mengabaikan petani untuk mengatasi masalah tersebut.

Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjanjikan jika Prabowo-Gibran terpilih pada Pemilu 2024, maka dana desa akan ditingkatkan.

Gibran mengklaim dana desa berhasil menurunkan jumlah desa tertinggal dan menaikkan jumlah desa berkembang dan desa mandiri.

"Anggaran dana desa sudah terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. Oleh karena itu anggaran desa akan ditingkatkan," kata Gibran dalam debat keempat cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Verifikasi:

Data Kementerian Keuangan 2022 mencatat, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berdampak pada turunnya jumlah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal.

Pada tahun 2018 terdapat 14.047 desa yang statusnya sangat tertinggal. Pada tahun 2021 jumlah tersebut menurun tajam menjadi hanya 5.333 desa. Sedangkan desa tertinggal pada tahun 2018 berjumlah 33.339 desa, maka pada tahun 2021 telah menurun tajam lebih dari setengahnya yaitu 15.935 desa.

Sedangkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat dalam 7 tahun (2015-2022), jumlah desa sangat tertinggal berkurang dari 13.453 menjadi 4.438 desa.

Sedangkan jumlah desa tertinggal berkurang dari 33.592 menjadi 9.238 desa. Jumlah desa berkembang dari 22.882 (tahun 2015) menjadi 33.893 (tahun 2022).

Untuk desa maju, bertambah dari 3.608 desa (2015) menjadi 20.249 (tahun 2022). Sedangkan desa mandiri, jumlahnya bertambah dari sebelumnya 174 desa (2015) menjadi 6.239 desa (2022).

Klaim dana desa berhasil mengurangi desa tertinggal benar, namun itu tidak bebas dari masalah. Pengucuran dana desa juga menyebabkan persoalan lain yaitu jumlah kasus korupsi dana desa yang tinggi.

Data lembaga pemantau korupsi Indonesia (ICW), sejak pemerintah menggelontorkan dana desa pada 2015, tren kasus korupsi di pemerintahan desa meningkat. Pada 2016, jumlah kasus korupsi di desa sebanyak 17 kasus dengan 22 tersangka. Enam tahun kemudian (2022) jumlah kasusnya melonjak drastis 155 kasus dengan 252 tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat secara akumulatif selama 2015-2022 KPK menangani 851 kasus korupsi dana desa yang melibatkan 973 orang sebagai tersangka.

Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar ingin memberikan perlindungan gagal tanam kepada para petani. Dengan perlindungan itu kata dia, petani bisa merasa aman dan yakin terhadap produksinya.

Pernyataan itu dia sampaikan menjawab pertanyaan dari panelis mengenai upaya menghadapi dampak perubahan iklim terhadap pertanian.

Menurut Muhaimin, pengadaan lahan juga harus memadai melalui reforma agraria. Dia menambahkan, petani juga harus diberi pupuk dengan harga terjangkau.

Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD menilai salah satu masalah dari pangan adalah berkurangnya lahan dan petani. Selain itu, minat menjadi petani juga menurun. Belum lagi, petani juga sulit mendapat pupuk subsidi.

Ini disampaikan Mahfud saat segmen kedua soal pangan dalam debat keempat yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.

Gibran Rakabuming Raka menanggapi Pernyataan Muhaimin Iskandar terkait pertanyaan dari panelis tentang dampak perubahan iklim terhadap pangan.

Kata Gibran, enak jawabnya ya Gus Muhaimin sambil lihat catatan. 

Kata Gibran, kuncinya menggenjot industri pupuk. Otomatis produktifitas meningkat. Juga melibatkan generasi muda dengan teknologi.

Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut ada 2.500 tambang ilegal. Dia mengeklaim mengutip data tersebut dari Kementerian ESDM.

Dia juga menuding proses hilirasi dilakukan ugal-ugalan karena terjadi kecelakaan. Selain itu, dia menuding perusahaan hilirasi justru didominasi tenaga kerja asing.

Muhaimin juga menyoroti kondisi warga setempat yang tidak sejahtera.

Gibran Rakabuming Raka menanggapi Pernyataan Mahfud MD terkait pertanyaan dari panelis.

Kata Gibran, simple saja solusinya cabut izinnya IUP. Karna sesuai UUD 45,   sumber daya alam dimanfaatkan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat.

Gibran  ingin perusahaan besar menggandeng UMKM lokal. Membesarkan warga lokal dan UMKM setempat.

Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD menilai tidak ada penyelesaian menyeluruh tentang pertambangan. Akibatnya masalah tak kunjung selesai, karena itu perlu keterbukaan data untuk mengatasi soal pertambangan.

Ini disampaikan Mahfud saat segmen kedua debat keempat yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.

Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menuding pemerintah tidak serius dalam menyiapkan transisi energi baru dan terbarukan. Dia juga menyoroti implementasi pajak karbon yang belum diimplementasikan.

Penerapan pajak karbon kata dia, justru ditunda hingga 2025.

Gibran Rakabuming Raka menanggapi Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar.

Kata Gibran, masalah insentif contohnya pembangkit listrik tenaga surya di Cirata. Sehingga mendorong perusahaan berinvestasi di energi hijau. Energi hijau tidak murah. Komitmen meningkatkan bauran listrik PLN.

Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD menanyakan kebijakan insentif dan diinsentif hijau, yang akan dilakukan oleh Gibran?

Ini disampaikan Mahfud saat menanggapi visi misi Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming di segmen kedua debat keempat yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.

Gibran menjawab pertanyaan itu dengan memberikan contoh pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Cirata. Di sana kata dia, ada insentif, dan diyakini bisa menarik investor.

Gibran Rakabuming Raka menjawab pertanyaan terkait bagaimana kebijakan mengarusutamakan pembangunan rendah karbon dan berkeadilan. 

Gibran mengatakan karbon harus menyinggung pajak karbon, karbon storage, dan carbon capture. Kata dia, harus tak tergantung energi fosil, beralih ke energi berbahan nabati.

Energi yang lebih ramah lingkungan. Tantangannya titik tengah hilirasasi industri dan menjaga kelestarian lingkungan. Pelaksaaan wajib amdal, suistanibility report juga wajib. Tidak merugikan masyarakat adat.

Potensi energi terbarukan luar bisa. Potensinya besar sekali.

Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yakin bisa membuka lapangan kerja untuk 19 juta orang jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi energi hijau, ekonomi kreatif, dan UMKM bisa dikawal.

Ini ia sampaikan saat menjelaskan visi misi dalam debat keempat Pilpres 2024 yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.

Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengkritik program food estate atau lumbung pangan yang dia nilai gagal. Menurutnya, program itu merusak lingkungan dan justru membuat negara merugi.

"Yang benar saja, rugi dong kita."

Mahfud juga mengkritik pemerintah yang dia nilai tidak melakukan langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan alam.

Menurutnya, ada empat kunci pemanfaatan sumber daya alam yang bisa memihak rakyat. Yaitu pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan.

Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menilai lingkungan hidup yang rusak membuat rakyat makin menderita.

"Investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita."

Menurutnya, sumber daya alam justru memicu sengketa antarwarga dan rakyat dengan pemerintah.

Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka akan mendorong penyediaan bibit dan pupuk yang mudah dan murah untuk kesejahteraan para petani.

Ia juga akan mengoptimalkan peran dari ID.Food, PPID, Bulog, dan Badan Pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Ini ia sampaikan saat menjelaskan visi misi dalam debat keempat Pilpres 2024 yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.

Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menilai ada yang salah dalam pengelolaan pertanian di dalam negeri. Dia menyebut, subsidi pupuk makin besar tiap tahun, namun lahan pertanian justru makin sedikit.

Dia menilai sektor pangan Indonesia belum berdaulat.

Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka akan mendorong RUU Masyarakat Adat lebih berkeadilan, agar bisa sesuai dengan prinsip SDG's, yakni tak ada seorangpun yang ditinggalkan di belakang.

Narasi besar programnya ke depan ialah, keberlanjutan dan penyempurnaan.

Ini ia sampaikan saat menjelaskan visi misi dalam debat keempat Pilpres 2024 yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.

Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka bakal melanjutkan dan memperluas program hilirisasi, tidak hanya nikel, namun juga ke sektor lain semisal hlirisasi digital. Ia ingin, Indonesia tidak lagi mengekspor barang mentah, agar memiliki nilai tambah.

Ini ia sampaikan saat menjelaskan visi misi dalam debat keempat Pilpres 2024 yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.

Muhaimin Iskandar menyampaikan visi, misi dan program kerja terkait tema debat pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Muhaimin mengatakan petani adalah penolong negeri, tapi negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan. Sensus pertanian menunjukkan 10 tahun ini jumlah petani gurem hampir 3 juta. Artinya 16 juta rumah tangga petani hanya punya tanah setengah hektare. Sementara ada orang yang menguasai tanah 500 ribu hektare.

Cak Imin mengatakan,  food estate merusak lingkungan, mengabaikan petani. Krisis iklim terjadi, bencana ekologi terjadi di mana-mana. Negara harus serius memperhatikan. Krisis iklim dimulai dengan etika. Etika lingkungan adalah keseimbangan manusia dan alam.

Tapi kita menyaksikan ketidakseimbangan pembangunan. Kita ditunjukkan anggaran iklim jauh di bawah sektor lainnya.

Dengan kesadaran ini, pembangunan nasional harus berpijak pada keadilan. Keadilan agraria dan keadilan sosial. Rakyat harus dilibatkan.

Petani, nelayan, masyarakat adat harus menjadi bagian utama ketahanan pangan. energi baru dan terbarukan harus digenjot bukan diturunkan targetnya.

Moderator debat, Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar menjelaskan tentang tata tertib debat, sesuai yang ditetapkan KPU, baik saat debat maupun ketika debat berlangsung.

Semisal sebelum debat, pada tata tertib nomor tiga, yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat.

Sedangkan saat debat berlangsung, pendukung dilarang membawa bahan kampanye, dan alat peraga kampanye, kecuali atribut yang melekat di tubuh.

Debat akan disiarkan di SCTV, Indosiar, dan Metro TV, mulai pukul 19.00 WIB.

Koordinator panelis Arif Satria menyerahkan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para penelis kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari membuka rangkaian debat keempat Pilpres 2024. Hasyim berharap pembahasan dalam debat bisa membuka wawasan para pemilih untuk mengetahui cara pandang, visi, dan misi dari pasangan calon.

Setelah dikenalkan oleh pembawa acara debat, ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden berdiri bersama seluruh hadirin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. 

Debat keempat digelar KPU di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.

Tema debat kali ini ialah tentang pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tiba di lokasi debat pukul 18.52 WIB.

Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tiba di lokasi debat pukul 18.44 WIB. Calon wakilnya, Mahfud MD, sudah tiba lebih dulu.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, tiba di lokasi debat pukul 18.29 WIB.

Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD tiba di lokasi debat pukul 18.18 WIB. Mahfud tiba bersama rombongan, tanpa didampingi Calon Presiden Ganjar Pranowo.

Sejumlah media dan lembaga kembali akan melakukan cek fakta untuk menguji klaim dari tiga calon wakil presiden dalam Debat Ketiga Capres Pemilu 2024.

Ini merupakan kolaborasi cek fakta keempat pada Pemilu 2024, setelah sebelumnya kegiatan pengujian fakta dilakukan pada debat pertama (capres), debat kedua (cawapres) dan debat ketiga (capres). Sebelumnya kolaborasi cek fakta juga dilakukan pada debat Pilpres 2019 dan Pilkada 2020.

Pemeriksaan fakta debat capres-cawapres dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab media dan organisasi masyarakat sipil untuk memenuhi hak publik mendapat informasi yang kredibel saat pemilu agar dapat menentukan keputusan untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Pernyataan kandidat saat debat berpotensi keliru atau menyesatkan sehingga publik sulit untuk menentukan kredibilitas di balik jawaban para kandidat.

Pemeriksaan fakta juga menghadirkan delapan anggota panel ahli, di antaranya Udiana Puspa Dewi (Lead, Knowledge Generation-Koalisi Sistem Pangan Lestari), Viktor Pirmana (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran), Masitoh Nur Rohma (Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia), Fikri Muhammad (Senior Analyst dari Climateworks Centre), Adhitya Adhyaksa (Direktorat Informasi dan Data, Auriga Nusantara), Romauli Panggabean (Lead Knowledge Generation, Koalisi Sistem Pangan Lestari), Kiagus M Iqbal (Peneliti Sajogo Institute) dan Afni Regita Cahyani Muis (Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor).

Cek fakta debat diikuti pemeriksa fakta dari 18 media dan 1 organisasi yaitu MAFINDO. Media yang terlibat antara lain Riauonline.co.id, Kabar Makassar, Liputan6.com, Tempo.co, KBR.id, Medcom.id, Times Indonesia, The Conversation Indonesia, Tribunnews.com, LKBN ANTARA, Suara.com, Bisnis Indonesia, Kompas.com, Suara Surabaya, Solopos Media Group dan Tirto.id.

Kegiatan cek fakta diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo).

Persiapan debat keempat, pengamanan di JCC. Polda Metro Jaya kerahkan 2000 personel. Tidak ada rekayasa lalu lintas dan penutupan jalan di sekitar lokasi.

Dari enam tema yang dibahas saat debat keempat Pilpres 2024, salah satunya adalah tentang lingkungan hidup. 

Soal ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memiliki sejumlah catatan, antara lain soal kriminalisasi pembela lingkungan sepanjang 2014-2023. Dalam rentang waktu itu, tercatat ada 827 pembela atau pejuang lingkungan dikriminalisasi. 

Rinciannya 6 meninggal, 145 ditangkap, 28 tersangka, 9 anak-anak, 19 perempuan, serta 620 orang luka-luka mulai ringan hingga berat akibat kekerasan aparat.

Manajer Kampanye Hutan dan Pertanian Walhi, Uli Arta Siagian mengatakan mereka dikriminalisasi lantaran menolak proyek-proyek dari pemerintah yang berpotensi merusak lingkungan.

“Secara umum ketika aktivis menyatakan vetonya dalam menolak misalnya kebijakan, undang-undang ataupun proyek-proyek yang masuk ke suatu wilayah atau ruang hidupnya, itu yang jadi dasar mereka dikriminalisasi. Intinya karena mereka menolak suatu kebijakan atau proyek pembangunan itu menjadi dasar pengurus negara mengkriminalisasi,” ucap Uli kepada KBR, Selasa, (16/1/2024).

Uli menjelaskan ada beragam pasal yang digunakan otoritas untuk mengkriminalisasi para pembela lingkungan hidup yang menentang proyek pembangunan.

Salah satunya Pasal 162 di Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Isinya menjelaskan tentang tindakan menghalang-halangi kegiatan usaha pertambangan sebagai perbuatan pidana. Lewat pasal itulah pejuang lingkungan hidup bisa diproses hukum.

“Di sektor perkebunan misalnya ada pasal soal menguasai lahan yang bukan miliknya, terus kemudian di Desa Pakel, dijerat dengan Pasal Ketertiban. Itu beberapa dasar hukum yang digunakan aparat penegak hukum untuk menjerat aktivis lingkungan,” jelasnya.

Haris dan Fatia Aktivis Lingkungan yang Dijerat

Uli menyebut Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menjadi contoh kasus kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan. Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sempat menjadi terdakwa lantaran diduga mencemarkan nama Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Itu terjadi saat keduanya berbincang di podcast Haris Azhar. Dari situ Luhut merasa difitnah Haris dan Fatia, sebab dirinya dituduh terlibat eksploitasi tambang emas di Papua.

Podcast itu mengulas kajian cepat dari Koalisi Bersihkan Indonesia berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya”. Dan ditayangkan di kanal YouTube Haris Azhar.

Jaksa mendakwa mereka dengan sejumlah aturan di antaranya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Cokorda Gede Arthana, memvonis bebas dua Haris dan Fatia, 8 Januari.

“Mengadili satu, terdakwa Haris Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum pada dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsider, dan dakwaan ketiga. Kedua, membebaskan saudara Haris Azhar dari segala dakwaan,” kata Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana, Senin, (8/1/2024).

Haris menyambut baik putusan majelis hakim. Meski begitu, dia memikirkan nasib pembela lingkungan hidup di daerah lain yang masih berkutat dengan kriminalisasi.

“Ini harusnya jadi paku yang penting, bagi awan kebebasan berekspresi, karena awannya masih gelap, masih gelapnya di mana? Ini kan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di yuridiksi hukum daerah lain petani Pakel masih mengajukan banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur, mereka kan latar belakangnya mempertahankan hak atas tanahnya mereka, Budi Pego dipenjara,” jelas Haris dalam kanal YouTube Berita KBR, Senin, 15 Januari 2024.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut menyoroti terjadinya tren kenaikan konflik agraria sepanjang 2023. Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Saurlin P Siagian mengatakan penyelesaian konflik agraria jauh tertinggal dibandingkan program sertifikasi lahan oleh pemerintah.

Saurlin juga mendorong ada reformasi kebijakan serta kerja sama lintas kementerian. Ia mengatakan konflik agraria tak bisa hanya diselesaikan oleh satu kementerian saja.

“Kalau konflik agraria itu penyelesaiannya itu harus dengan kebijakan. Jadi, tentang perubahan kebijakan atau pembuatan kebijakan. Sangat sulit untuk mendekatinya dengan cara-cara biasa. Karena apa?, karena ini problem nya kan ketimpangan kuasa, ketimpangan pemilikan, ketimpangan akses pada sumber daya alam. Jadi bukan soal legalitas, tapi lebih pada program ketimpangan terhadap sumber daya alam,” ujar Saurlin, kepada KBR, Selasa, (16/1/2024).

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Saurlin P Siagian menambahkan saat ini lembaganya tengah melakukan dua pendekatan dalam membantu penyelesaian konflik agraria.

Di antaranya pendekatan strategis dengan membentuk tim penyelesaian konflik agraria. Langkah kedua adalah menangani kasus melalui mekanisme pemantauan dan mediasi.

Selain pangan, agraria akan jadi salah satu tema debat keempat Pilpres 2024. Menurut catatan Ombudsman RI, pertanahan menjadi masalah paling banyak dilaporkan sepanjang 2023. Laporan soal pertanahan yang masuk ke Ombudsman mencapai 23 persen. Salah satunya terkait Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Kerugian yang dialami oleh masyarakat secara natural itu belum bisa kita hitung (jumlah kerugiannya, red) tetapi hak masyarakat yang menempati lahan itu mengalami kerugian. Karena ada proses pembangunan yang proses-prosesnya (perizinannya, red) belum tuntas, tetapi sudah dilakukan proses yang menyalahi prosedur," kata Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, Jumat, (19/1/2024).

"Nah, itu yang kami lihat kesalahan prosedur itu yang kami sebut sebagai kesalahan di dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Ada kasus di IKN laporan masyarakat tentang IKN yaitu berkaitan dengan hak atas tanah," ujarnya.

Najih mengatakan, substansi laporan yang paling banyak diterima yakni perizinan dan desa. Kata dia, bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.

Najih menyebut laporan mengenai pertahanan didominasi konflik sengketa agraria.

Pangan menjadi salah satu tema yang akan dibahas saat debat keempat, hari ini. Debat menghadirkan tiga calon wakil presiden (cawapres), yakni Muhaimin Iskandar (1), Gibran Rakabuming (2), dan Mahfud MD (3).

Soal pangan, sebagian kalangan akademisi menyoroti kinerja sektor pertanian di era pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.

Menurut Guru besar Ilmu Pertanian dari Institut Pertanian Bogor IPB, Dwi Andreas Santosa sepanjang hampir satu dekade pemerintahan Joko Widodo, situasi sektor pertanian pangan kian memburuk.

Dwi Andreas Santosa menyebut masalah pangan kerap berulang menjadi catatan besar, terkait kesejahteraan petani hingga impor pangan. Karenanya, hal itu yang perlu menjadi prioritas bagi pemimpin ke depan.

"Di holtikultura juga menurun, peternakan menurun, sub-sektor perhutanan menurun. Nah, berarti apa, saat ini justru terjadi pemiskinan di tingkat usaha tani. Produksi padi selama pemerintahan saat ini, kalau kita hitung tahun 2014 sampai tahun 2023, produksi padi turun, turunnya 1 persen tiap tahun. Jadi, sebagai kesimpulan pertanian kita terutama pertanian pangan terus memburuk," ujar Andreas kepada KBR, Jumat, (19/1/2024).

Guru besar Ilmu Pertanian dari IPB, Dwi Andreas Santosa menjelaskan, menurut data yang dihimpun dari sensus pertanian terlihat Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) meningkat, dan itu menunjukkan ada masalah besar. Sedangkan, sektor di luar pertanian bermasalah sehingga tenaga kerja tidak bisa menampung.

"Berarti apa saat ini usaha mereka menurun kalau sebelumnya, petani padi bisa memiliki ternak, menanam cabai, menanam yang lain. Tapi, sekarang diversitas berkurang, saya tanam padi tetapi hanya mampu punya kambing saja. Yang sebelumnya bisa menanam holtikultura, tapi sekarang hanya padi saja usaha taninya," kata Andreas.

Andreas menilai, saat ini pemerintah lebih condong memikirkan suara konsumen ketimbang produsen. Hal itu yang menjadikan mudahnya pemerintah melakukan impor beras dari luar negeri.

Selain itu, Ia juga menilai upaya meningkatkan produksi pertanian dengan menambah subsidi pupuk tidak punya pengaruh.

Sebab, menurut data Sensus Tani, pada 2013 subsidi pupuk 17,6 triliun dengan produksi padi 58,7 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Kemudian pada 2019 naik subsidinya menjadi 34,4 triliun, namun produksi mengalami penurunan menjadi 54,6 juta ton GKG.

"Jadi enggak nyambung. Padahal dari kenyataannya produksi beras kita tidak ditentukan oleh subsidi pupuk. Melainkan faktor lain yang paling penting adalah kesejahteraan petani," kata Andreas.