KBR, Jakarta - Partai Buruh mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersikap tegas menindaklanjuti puluhan kasus dugaan diskriminasi hak politik yang dilakukan pihak tertentu terhadap kadernya.
Ketua Tim Kampanye Nasional Partai Buruh Said Salahudin mengeklaim mendapat 30 lebih laporan terkait penjegalan hak politik kadernya di beberapa wilayah.
Kata dia, banyak pihak yang mengintimidasi dan meminta kader Partai Buruh untuk membatalkan pendaftarannya pada Pemilu 2024.
"Bawaslu (harus) menindaklanjuti terhadap kurang lebih 30-an kasus yang terjadi. Kami hadir di sini atas kegelisahan yang dialami oleh kawan-kawan kami, para anggota, pengurus, termasuk para caleg di berbagai wilayah Indonesia yang mengalami kerugian atas perlakuan yang tidak adil dari pihak pihak tertentu. Termasuk penyelenggara Pemilu," ujar Said kepada wartawan di sekitar Kantor Bawaslu RI, Selasa (2/1/2024).
Baca juga:
- Kampanye Perdana, Partai Buruh Tuntut UMK 27 Kab/Kota Tak Diubah
- Partai Buruh Siapkan 10 Juta Suara Bagi Capres di 2024
Said juga mendesak Bawaslu menerbitkan imbauan kepada perusahaan swasta hingga pemerintah, untuk tidak melarang dan mengancam buruh yang mendaftarkan diri menjadi caleg.
Partai buruh mengancam bakal menggelar aksi lebih besar di Kantor Bawaslu RI jika tuntutannya tak dipenuhi.
Editor: Wahyu S.
