KBR, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai ada krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Pernyataan itu disampaikan Komisioner Bawaslu RI Lolly Suhenty, merespons menguatnya gerakan kawal pemilu di kalangan masyarakat sipil.
"Ketika gerakan ini muncul, bisa jadi ada krisis kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu salah satunya Bawaslu. Kami tidak menutup mata soal itu, karena tentu yang menilai kinerja Bawaslu adalah publik. Namun yang perlu kami sampaikan adalah pengawasan yang dilakukan teman-teman masyarakat sipil nanti akan ada muara titik temunya dengan Bawaslu,” kata Lolly kepada KBR, Rabu (17/1/2023).
Lolly mengatakan temuan dugaan pelanggaran yang diperoleh gerakan kawal pemilu akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu.
"Karena mereka juga di ranah pengawasan, bersama-sama nanti proses penyelesaiannya salah satunya bisa ditempuh Bawaslu dalam konteks penegakan hukum. Selain Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ya kalau misalnya ada pelanggaran etik," ucap Lolly.
Lolly menambahkan, gerakan kawal pemilu juga dapat membantu Bawaslu memantau proses Pemilu 2024. Sehingga tercipta pemilu yang jujur dan berkeadilan.
Baca juga:
Gerakan masyarakat guna mengawasi proses Pemilu 2024 terus menguat. Sejumlah aplikasi diluncurkan untuk mempermudah pengawasan masyarakat. Salah satunya yakni JagaSuara2024.
JagaSuara2024 diluncurkan belasan organisasi masyarakat sipil seperti LSM Net Grit, Perludem, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), hingga Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).
Selain JagaSuara2024, sebelumnya juga muncul gerakan serupa seperti Jagasuaramu.id, jagapemilu.com, hingga kecuranganpemilu.com. Gerakan-gerakan berbasis laman dan aplikasi itu akan memotret dugaan-dugaan kecurangan pemilu.
Editor: Wahyu S.
