KBR, Jakarta - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan pejabat publik hingga menteri yang ikut Pemilihan Presiden 2024 sebaiknya mundur dari jabatannya.
Ganjar menyampaikan itu usai ditanya soal sikap Fraksi PDI-P DPRD Solo yang meminta Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan wali kota karena kerap cuti untuk kampanye.
"Sebaiknya memang mundur, karena diatur tidak mundur maka terjadinya seperti ini. Kalau baiknya memang mundur, semuanya pejabat publik termasuk mungkin kalau bicara Mas Gibran, Pak Mahfud juga, Cak Imin juga, Pak Prabowo juga. Karena mereka yang menjabat yang ada di jabatan. Cuman saya sama Mas Anies saja yang tidak sedang menjabat," ujar Ganjar kepada wartawan usai mengunjungi peternak ayam di Magetan, Jawa Timur, Jumat (19/1/2024).
Menurut Ganjar, aturan yang membiarkan pejabat publik tidak mundur ketika ikut kontestasi pemilu, berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.
"Jadi kalau kemudian kebijakan yang diambil itu tidak mundur, maka risiko ini akan diambil. Hal ini terjadi risikonya, potensi penyalahgunaan kewenangan dan mungkin juga tidak akan fokus pada pekerjaannya. Kalau mundur selesai," tambahnya.
Baca juga:
- Wapres: Belum Ada Menteri yang Lalai Karena Urus Pemilu 2024
- Pakar Kritik Putusan MK Izinkan Menteri Ikut Pilpres Tanpa Mundur
Sebelumnya, Fraksi PDIP di DPRD Solo menyarankan Gibran mundur dari jabatan wali kota. PDIP Solo menilai aktivitas pemerintahan terganggu lantaran Gibran kerap cuti berkampanye. Gibran saat ini maju sebagai calon wakil presiden.
Merespons desakan itu, Gibran mengatakan bakal menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai wali kota.
"Ya terima kasih atas masukannya dari DPRD yang sudah membantu mengevaluasi kinerja dari wali kota dan pemerintah kota. Perwali dan Perda akan segera saya evaluasi dan selesaikan," jawab Gibran di Balaikota, Kamis (19/1/2024).
Editor: Wahyu S.
