KBR, Jakarta- Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibereskan agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sebagian kabupaten/kota di Jawa dan Bali sejak 11-25 Januari bisa efektif menekan laju penularan Covid-19. Kata dia, koordinasi pemerintah pusat maupun daerah terkait pembatasan jadi salah satu pekerjaan rumah yang tak maksimal.
"Sekali lagi untuk memperkuat tetap di aspek fundamentalnya yaitu 3T dan 5M memperkuatnya. Dan juga ini harus dievaluasi pengetatan pembatasan sosial ini pada saat ini kan belum dalam kategori ideal dalam arti menyeluruh ya. Baru pada lokasi kota besar kota satelit dan sekitarnya. Ini harus kita lihat dampaknya dalam dua minggu. Yang jelas umumnya lockdown atau PSBB efektif minimal satu bulan, gak akan dua minggu," kata Dicky saat dihubungi KBR Kamis (7/1/21).
Dia menilai koordinasi pusat dan daerah selama PSBB sebelumnya juga tidak maksimal.
"Ditambah intra-action (review) dari WHO yang memperkuat isu koordinasi integrasi ini jadi isu atau PR yang masih harus di followup pemerintah. Dalam PSBB ini bila tidak ada integrasi kolaborasi sinergitas antarsektor dan masyarakat ya tidak akan efektif. Koordinasi membaik diawali komunikasi yang baik dan penyiapan. Untuk kedepan skenario apa kalau gagal? Ini yang harus dibangun. Termasuk nanti dikomunikasikan dengan masyarakat," ujar Dicky.
Menurut dia, parameter yang digunakan seringkali tidak tepat baik pemerintah pusat maupun daerah.
"Harus dipahami parameter paling penting indikator dalam aspek pengetatan maupun pelonggaran adalah test positivity rate. Jadi kalau bicara indikator test positivity rate hampir semua mayoritas kita tidak ada pelonggaran sebetulnya. Ini tidak boleh dinegosiasi karena ini adalah ukuran standar internasional dan berlaku Termasuk WHO clear kan ada beberapa kriteria pelonggaran," kata dia.
Dicky mengatakan perlu dibangun pemahaman komunikasi risiko.
"Tentu yang dilakukan pertama adalah pemahaman ya. Awareness. Kewaspadaan, persepsi resiko yang sama. Nah ini adalah PRnya komunikasi risiko. Karena selama ini ada perbedaan. Pemerintah merasa biasa saja, sebagian masyarakat juga merasa cuek saja tidak merasa ada situasi serius. Baru sebagian merasa serius. Para akademisi juga sudah mengingatkan. Nah ini artinya komunikasi risikonya tidak pas dan harus kita samakan posisi pemahaman ada pelibatan tidak hanya ahli kesehatan dalam hal ini tapi juga ahli sosial, sosiologi,psikologi, ekonomi dan sebagainya," pungkasnya.
Sebelumnya Pemerintah pusat memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 11 hingga 25 Januari, di beberapa Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa dan Bali. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pembatasan dan pengetatan protokol kesehatan ditempuh karena meningkatnya jumlah kasus Covid-19 yang terjadi di wilayah tersebut.
Airlangga menjelaskan, di DKI Jakarta pembatasan dilakukan di seluruh wilayah Ibu Kota, di Jawa Barat dilakukan di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bandung, Bandung Barat, Cimahi. Sedangkan di Banten diterapkan di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan.
Sementara di Jawa Tengah, dilakukan di Semarang Raya, Solo Raya, Banyumas raya. Di Yogyakarta dilakukan di Gunung Kidul, Sleman, dan Kulon Progo. di Jawa Timur, dilakukan di Malang Raya dan Surabaya. Sedangkan di Bali pembatasan dilakukan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
Editor: Rony Sitanggang
(Redaksi KBR mengajak untuk bersama melawan virus covid-19. Selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan dengan 3M, yakni; Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan dengan Sabun.)
