KBR, Jakarta - Organisasi lingkungan Greenpeace menilai bencana banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya di awal 2020 merupakan salah satu dampak krisis iklim.
"Ini sebetulnya sebagai peringatan yang nyata, bahwa pemerintah harus segera memprioritaskan aspek-aspek lingkungan. Terutama dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi yang sekarang masif," kata perwakilan Greenpeace Tata Mustasya kepada KBR, Rabu (1/1/2020).
Tata menilai selama ini pemerintah abai terhadap krisis iklim dan kerap membuat kebijakan yang tak memerhatikan perlindungan lingkungan.
Contohnya adalah ketergantungan pemerintah terhadap batu bara, hingga rencana penghapusan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai prasyarat pembangunan.
Menurut Tata, untuk mencegah krisis iklim kian parah, pemerintah perlu menutup dua pertiga PLTU batu bara.
"Jika sampai 2050 PLTU batu bara itu masih ada, dikhawatirkan cuaca ekstrem akan mengancam wilayah Indonesia dan belahan bumi lainnya," jelas Tata.
Jokowi: Banjir Disebabkan Kerusakan Ekologi
Di kesempatan terpisah, Presiden Jokowi juga menyebut bencana banjir terjadi akibat krisis ekologi.
"Ini harus dikerjakan bersama-sama, karena ada yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada," kata Jokowi di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (2/1/2020).
"Tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita, yang membuang sampah di mana-mana. Banyak hal. Tetapi saya ingin agar kerja sama ini dibangun pusat, provinsi dan kabupaten/kota," katanya lagi.
Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan mengajak kepala daerah yang wilayahnya terdampak banjir untuk segera memperbaiki kondisi ekologi di wilayah masing-masing.
Selain itu, beberapa infrastruktur penunjang juga akan dikebut, seperti Bendungan Sukamahi dan Ciawi, untuk melindungi Jakarta dari limpahan aliran hulu Gunung Gede dan Gunung Pangrango, Jawa Barat.
Editor: Agus Luqman
