KBR, Jakarta- Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat membatalkan pasal yang tak mewajibkan peserta pemilu 2014 mengikuti verifikasi.
"Menyatakan pasal 173 ayat 3 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran
Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Republik
Negara Nomor 6109 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat," jelas Hakim Arief di Gedung MK, Jakarta Pusat,
Kamis (11/1/18).
Sementara terkait ambang batas pencalonan presiden, MK menolak gugatan uji materi itu. Pasal 222 UU Pemilu mensyaratkan 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara bagi partai yang ingin mengajukan calon Presiden.
"Pokok permohonan berkenaan dengan pasal 222 UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum."
Dalam uji materi pasaal ambang batas, 2 hakim menyampaikan perbedaan pendapat. Hakim Saldi Isra dan Suhartoyo menyepakati ketentuan presidential threshold dalam pasal 222 itu dihapus.
Uji materi sejumlah pasal itu diajukan beberapa partai baru di antaranya Partai Solidaritas Indonesia, Partai Idaman, dan Partai Perindo.
Editor: Rony Sitanggang
