KBR, Jakarta- Bank Indonesia (BI) mencatat saat ini ada 612 penyelenggara kegiatan penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) tidak mengantongi izin. Kepala Departemen Sistem Pembayaran BI Eni Panggabean mengatakan, dari yang tak berizin itu, setidaknya ada tujuh yang terlibat dalam transaksi kejahatan, seperti narkotika dan pencucian uang.
Kata Eni, lembaganya mendesak para pelaku KUPVA BB agar segera mendaftarkan usahanya ke BI, dengan tenggat waktu pada 7 April 2017. BI pun mengancam bakal menutup KUPVA yang tak mendaftarkan diri.
"Kami memiliki data dari berbagai sumber. Ada 1.064 KUPVA bukan bank yang telah memiliki izin, dan kami menemukan saat ini terdata 612 KUPVA bukan bank tidak berizin. Ini yang kami mohon, segera untuk melakukan pendaftaran kepada Bank Indonesia, karena waktunya hanya kami berikan sampai April. Namun, kami menengarai, terbanyak ada di Jabotabek," kata Eni di kantornya, Senin (30/01/17).
Eni mengatakan, money changer tak berizin biasanya menyebabkan banyak masalah dalam kegiatan usahanya. Dia mencontohkannya dengan transaksi narkotika, perdagangan manusia, pendanaan terorisme, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Eni berujar, tindak kejahatan yang melibatkan money changer dapat diminimalkan dengan dengan melaporkan diri di BI. Kata dia, BI memiliki syarat sebelum menerbitkan izin money changer, sehingga yang berizin benar-benar layak menjalankan usaha tersebut.
Selain itu, kata Eni, BI juga bisa memantau transaksi money changer setiap bulan. Sebagai pengawasan, BI juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Editor: Rony Sitanggang
