KBR, Jakarta- Direktur Pelaksana Yayasan Pusaka Papua, Franky
Samperante menyebut program Investasi Ciptakan Lapangan Kerja Tahap III
berpotensi menimbulkan konflik baru antara masyarakat Papua dengan para
pendatang dan investor. Semestinya kata dia, pemerintah menggelar dialog
dengan warga Papua sebelum memulai program. Ia menyarankan, agar
pemerintah mengevaluasi terlebih dahulu seluruh izin-izin investasi di
Papua. Sebab menurutnya, hampir seluruh perusahaan melanggar HAM di
wilayah konsesinya.
"Dalam
hal program ini semestinya ada dialog dan meminta pendapat masyarakat,
tapi Presiden Jokowi lalai dan tidak melakukan itu. Jadi program ini
akan sia-sia dan tidak akan mendapat dukungan masyarakat Papua kecuali
bagi masyarakat di luar Papua. Itu artinya Jokowi memperluas
konflik-konflik baru di Papua," ujar Franky, Senin (25/1/2015)
Presiden Joko Widodo baru
saja meresmikan program Investasi Ciptakan Lapangan Kerja Tahap III.
Pengambilan fokusnya kali ini di wilayah Indonesia Timur. Tujuannya
untuk mengurangi kesenjangan antar-wilayah. Program investasi ciptakan
lapangan kerja tahap I diikuti 16 perusahaan, sementara tahap II diikuti
14 perusahaan. Sedangkan untuk program tahap II ini diikuti 10
perusahaan yang berasal dari Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Masalahnya, menurut Franky, tiga dari 10 perusahaan ini memiliki rekam jejak yang buruk
bagi Warga Papua.
Editor: Malika
