Pungutan BBM ke Pengusaha? Konsumen Tetap Jadi Korban

KBR, Jakarta - Pengamat energi Lucky Lontoh menilai konsumen akan tetap menjadi korban jika pemerintah memutuskan dana ketahanan energi dibebankan kepada pengusaha.

Lucky mengatakan produsen akan menaikan harga jual ke konsumen sesuai biaya produksi yang dikeluarkan.

Ia juga menyayangkan pemerintah menurunkan harga BBM secara drastis. Dia khawatir ketika harga minyak naik dan pemerintah diharuskan menaikan minyak dengan harga yang cukup tinggi, maka konsumen tidak siap menerima itu.

"Dana ketahanan energi ke konsumen atau produsen, sama aja. Kalau dialihkan ke produsen, selalu akan ada cara untuk produsen untuk mengalihkan beban ke konsumen. Jadi mau dialihkan kemanapun, nanti ujungnya end user juga yang kena. Jadi biaya produksi itu menentukan harga," kata Lucky Lontoh yang menjabat Koordinator Program The International Institute for Sustainable Development (IISD)---sebuah lembaga riset independen yang didirikan di Kanada pada 1990.

Setelah sempat menuai kontroversi, akhirnya Presiden Joko Widodo menunda rencana pemerintah menarik pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE) dari biaya penjualan BBM bersubsidi, pada Senin (4/1) sore.

Sebelum ditunda, pemerintah sempat menyebut, pungutan BBM tak jadi diberlakukan ke masyarakat melainkan ke badan usaha. Namun setelah rapat terbatas sore hari, akhirnya muncul keputusan penundaan.  Penundaan ini, menurut Jokowi, untuk menghindari kontroversi di masyarakat terkait diberlakukannya dana pungutan bahan bakar minyak (BBM). 

Ketentuan pungutan DKE sebetulnya dijadwalkan berlaku mulai Selasa (5/1) hari ini. Pungutan DKE itu untuk pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Namun berdasarkan Undang-undang Energi, DKE tidak boleh dipungut dari masyarakat.

Editor: Agus Luqman