KNPB: Amnesti & Abolisi Tak Mempan untuk Papua

KBR, Jakarta - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai pemberontakan di Papua masih akan terus terjadi, meski pemerintah memberikan amnesti dan abolisi untuk rakyat Papua.

Amnesti merupakan pengampunan atau pemulihan status tak bersalah kepada orang yang sebelumnya dinyatakan bersalah secara hukum. Sedangkan abolisi merupakan hak presiden untuk menghentikan dan menghapus seluruh tuntutan dan proses hukum kepada seseorang yang diduga melanggar hukum.

Ketua KNPB Victor Yeimo mengatakan amnesti dan abolisi tidak akan mempan untuk meredakan situasi di Papua. Victor mengatakan persoalan Papua hanya bisa diselesaikan jika pemerintah pusat mau duduk bersama berdialog dan membuka ruang publik seluas-luasnya untuk papua, baik dalam berekspresi ataupun beribadah.

"Saya pikir solusi permasalahan Papua yang salah diterjemahkan oleh Jakarta seperti itu harus diubah. Jakarta menilai penyelesaian Papua hanya bisa dengan kesejahteraan, amnesti dan abolisi. Itu sama sekali tidak benar. Rakyat Papua mesti diberikan dialog bersama-sama dengan Indonesia menyelesaikan persoalan Papua dengan baik, dan tutas," kata Victor kepada KBR, Selasa (5/1).

Setelah pemerintah berhasil merangkul kombatan (kelompok sipil bersenjata) di Aceh, yang dipimpin Din Minimi, kini pemerintah hendak menggunakan pendekatan serupa untuk kelompok bersenjata lain, misalnya di Poso dan Papua.

Pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan amnesti umum dan abolisi bagi kelompok bersenjata yang menyerahkan diri, seperti Din Minimi.

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, hal tersebut merupakan upaya pemerintah menyelesaikan persoalan kelompok separatis di tanah air.  

Editor: Agus Luqman