KBR, Jakarta - Kementerian Perhubungan telah menyurati Presiden Joko Widodo terkait rencana pengambilalihan sejumlah bandara perintis milih daerah. Staf Khusus Menteri Perhubungan, Hadi Mustofa Djuraid mengatakan, umumnya lokasi bandara tersebut di daerah yang dianggap mampu menyumbang pemasukan bagi negara, seperti di obyek wisata Danau Toba di Sumatera Utara, serta Bandara Marinda di Raja Ampat, Papua. Sementara itu, Bandara Silangit di Sumatera Utara dimiliki Angkasa Pura II, sedangkan Bandara Marinda di Papua oleh pemerintah kabupaten setempat.
"Kalau mereka mau menyerahkannya ke Kementerian Perhubungan, kemungkinan kita bisa bangun. Karena kita tidak bisa menggunakan APBN untuk mengembangkan fasilitas yang bukan milik pemerintah pusat. Misalnya, sekarang ini kan juga banyak keluhan terkait Bandara di Raja Ampat, Papua. Di sana kan bandaranya kecil, dan kurang memadai. Tidak sebanding dengan potensi wisata yang ada di sana. Kami sudah sampaikan, kalau pemerintah kabupaten setempat bersedia menyerahkan asetnya kepada pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan akan mengembangkan bandara tersebut," katanya kepada KBR, Minggu, 31 Januari 2016.
Kementerian Perhubungan berencana menggelontorkan subsidi senilai Rp 500 miliar bagi penerbangan perintis tahun ini. Tetapi, tidak semua bandara yang masuk kategori perintis ini bisa
dikembangkan. Sebab, beberapa bandara tidak dimiliki pemerintah pusat.
Dalam waktu dekat, diharapkan bandara perintis ini bisa lepas dari subsidi dan memunyai landasan yang dapat dilalui pesawat berbadan lebar atau minimal 1.500 meter. Kementerian Perhubungan mencatat, ada sekitar 100-an lebih bandara yang belum bisa didarati oleh pesawat berbadan lebar.
