Target Asumsi Makro APBN-P 2014 Hampir Semua Melenceng

KBR, Jakarta - Hampir semua target asumsi makro yang ditargetkan dalam APBN Perubahan 2014 melenceng atau lebih rendah dari realisasinya. Pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,1 persen. Padahal ditargetkan sebesar 5,5 persen.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan melencengnya capaian pertumbuhan ekonomi terkait dengan kondisi global dan juga internal di mana besarnya defisit transaksi berjalan membuat kebijakan fiskal dan moneter berupa kebijakan yang ketat.

Sehingga otomatis pertumbuhan ekonomi menjadi tersendat dan tak bisa mencapai seperti apa yang diharapkan. Begitu juga inflasi yang mencapai 8,36 persen atau lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar 5,3 persen.

“Betul bahwa Desember terjadi kenaikan yang di luar perkiraan sehingga mengakibatkan inflasi 2014 mencapai 8,36 persen. Yang lebih tinggi dibanding dalam APBNP yangsaat itu belum mengasumsikan adanya penyesuaian dari harga BBM,“ kata Bambang dalam konferensi pers di kantornya, Senin (5/1).

Bambang menambahkan, pemerintah bertekad membenahi permasalahan logistik untuk mengurangi laju inflasi. Jadi tak hanya melihat pergerakan harga, namun juga soal infrastruktur, manajemen dan tata niaga perdagangan.

Sementara itu nilai tukar Rupiah terhadap Dolar juga lebih lemah rata-rata setahunnya yakni Rp 11.878 atau Rp 278 lebih lemah dari yang ditargetkan dalam APBNP yakni Rp 11.600.

Dengan tren penurunan harga minyak sejak September lalu, rata-rata harga minyak mentah Indonesia adalah 97 dolar per barel.  Hanya USD 8 lebih rendah dari yang diasumsikan dalam APBNP sebesar USD 105 per barel.

Lifting minyak juga lebih rendah yang ditargetkan yakni hanya mencapai 794 ribu barel per hari  dari yang ditargetkan sebesar 818 ribu barel per hari.

Bambang juga menjelaskan defisit anggaran dalam APBNP 2014 mencapai Rp 227,4 triliun atau 2,26 persen dari PDB. Realisasi ini berarti berada di bawah pagu defisit APBNP yang ditargetkan mencapai Rp 241,5 triliun atau sebesar 2, 4 persen. Bambang mengatakan dengan defisit tersebut maka sisa lebih pembiayaan anggaran mencapai Rp 19 triliun.

“Sampai dengan 31 Desember, ini saya katakan bahwa ini belum benar-benar final. Masih ada pergerakan-pergerakan terutama di sisi penerimaan. Bagusnya itu, pergerakannya akan lebih besar di sisi penerimaan dari pada di sisi belanjanya, jadi tren-nya akan lebih baik," kata Bambang.

Bambang menjelaskan angka defisit 2,26  persen berasal dari kekurangan pada penerimaan negara terutama dari pajak. Penerimaan pajak sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 1.246,1 triliun dan hanya bisa dicapai Rp 1.143,3 triliun.

Kekurangan ini dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor industri pengolahan dan pertambangan. Selain itu juga dari pelemahan impor dan penurunan harga minyak sawit mentah atau CPO di pasar internasional.

Alhasil realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.537,2 triliun. Sementara belanja negara mencapai Rp 1.764,6 triliun. Sehingga defisit anggaran mencapai Rp 227,4 triliun.

Editor: Pebriansyah Ariefana