Soal Qanun Bendera Aceh, Kemendagri Tetap Ikut Peraturan Pemerintah

KBR, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mengaku masih membahas penyelesaian kontroversi tentang qanun bendera dan lambang Aceh dengan Gubernur Aceh.

Dirjen Otonomi Daerah Susilo menjelaskan pemerintah akan tetap menyesuaikan qanun bendera Aceh sesuai Peraturan Pemerintah tentang lambang daerah. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai dicabutnya qanun tersebut atau tidak.

"Dari Aceh soal Qanun bendera  akan disesuaikan supaya tidak bertentangan dengan PP 77 Tahun 2007. Jadi bapak gubernur Aceh akomodatif dan sudah sering kontak komunikasi, dan rapat-rapat secara terpadu baik dipimpin oleh bapak Wapres dan Menko untuk bicara soal hal ini," kata Susilo, Selasa (6/1).

Sebelumnya, pemerintah pusat sudah sempat memberikan waktu kepada Pemda Aceh untuk mengevaluasi qanun tersebut. Kementerian Dalam Negeri sempat memberikan catatan atas pengesahan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang lambang dan Bendera Aceh.

Pasalnya, penggunaan bendera Aceh menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Editor: Pebriansyah Ariefana