Soal Perseteruan KPK-Polri, Jokowi Masih Diam

KBR, Jakarta - Presiden Jokowi masih bergeming menanggapi perseturuan dua institusi penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Sekretaris Kabinet Andi Wadjajanto mengatakan, belum ada keputusan dan arahan lanjutan dari Jokowi terkait kasus Budi Gunawan. Kata Andi, presiden masih akan menunggu hingga ada kejelasan status hukum dari Budi Gunawan (inkratch).

"Proses hukum tentang penetapan pak BG sebagai tersangka itu diserahkan ke satu penegak hukumnya dan pada individu Pak Gunawan sendiri. Dan itu yangs ekarnag diberikan kesempatan oleh Pak Jokowi terutama tentang individu Pak BG sehingga Pak BG belum dilantik menjadi Kapolri," kata Andi kepada Portalkbr, Kamis (22/1).

Sementara, Wakil Kepala Polri yang menjadi Pelaksana Tugas Kapolri, Komjen Badrodin Haiti memastikan, ketegangan yang tengah terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri tidak akan mempengaruhi kinerja keduanya. Badrodin mengatakan Polri dan KPK tetap saling mendukung.

“Sekarang begini, sama-sama institusi negara. KPK maju, Polri juga, itu keberhasilan bersama karena penyidiknya juga penyidik Polri. Polri maju juga harus jadi keberhasilan KPK juga. Kan saling mendukung kalo kita ga mendukung kan ga ada penyidik di sana,” ujar Badrodin di Gedung DPR, Kamis (22/1).

Sebelumnya Kapolri terpilih Budi Gunawan melalui kuasa hukumnya menggugat pimpinan KPK, Abraham Samad cs. Gugatan yang dilayangkan ke Kejaksaan Agung ini melaporkan pimpinan KPK ke Kejaksaan Agung karena dugaan penyalahgunaan wewenang, pembiaran atau pemaksaan. Ini lantaran menurut Budi KPK tidak pernah memeriksa Budi sebelum menetapkannya sebagai tersangka.

Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 13 Januari 2015, satu hari menjelang uji kepatutan dan kelayakan dirinya menjadi Kpaolri di DPR. Selang satu hari KPK didera ancaman dari orang tak dikenal. Sebuah e-mail menyebarkan foto yang diduga mirip Abraham Samad berpose mesra dengan Putri Indonesia.

Editor: Anto Sidharta