REDD+ Tolak Bergabung dengan Pemerintah

KBR, Jakarta - Badan REDD+ atau Reduksi Emisi, Deforestasi dan Degradasi Hutan dengan tegas menolak bergabung dengan pemerintah. Meskipun Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup meminta bergabung.

Kepala Badan REDD+, Heru Prasetyo beralasan organisasinya ingin berada sejajar dengan pemerintah dan bukan berada di bawah dirjen Kementerian Kehutanan Dan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, lembaganya akan lebih mudah mengawasi kinerja pemerintah.

“Bahkan ketika Presiden langsung yang meminta kita untuk gabung, maka saya akan lapor kepada Presiden bahwa badan kami dibentuk untuk menjadi badan dan kegiatan yang efektif, dan kami tidak yakin kerja kami akan efektif apabila kami berada dibawah kementerian lingkungan hidup,” ujarnya kepada KBR saat dihubungi, Senin (12/1).

Heru menambahkan pembahasan iklim nantinya akan melibatkan banyak Kementerian, bukan hanya Kementerian Kehutanan Dan Lingkungan Hidup.

"Tolong diberikan informasi yang lengkap supaya Presiden bisa dapat informasi yang berimbang. Tolong teman-teman media, NGO, LSM dan juga akademisi, bisa menyuarakan kenapa badan kami ini sebaiknya berada diluar struktur kementerian manapun," lanjutnya.

Sebelumnya, Pemerintah lewat Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup meminta Badan REDD+ bergabung dengan pemerintah dan berada dibawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Tujuannya agar ada kerjasama yang baik diantara keduanya untuk menjaga iklim di Indonesia tetap terjaga.

Editor: Pebriansyah Ariefana