KBR, Jakarta - Koalisi Merah Putih (KMP) menganggap kisruh yang terjadi dalam tiga bulan kepemimpinan Jokowi berasal dari ketidakmampuan Jokowi mengambil keputusan.
Anggota DPR Fraksi Golkar Nurul Arifin, sebagai perwakilan KMP mengatakan, ketidakmampuan itu dikarenakan banyaknya intervensi yang diterima Jokowi dari parpol-parpol pendukungnya di Koalisi Indonesia Hebat.
“Yang kami lihat justru kekacauan ini dari keluarga KIH-nya sendiri. Dan bahkan kalau boleh kita mengatakan, ini juga suara publik, bahwa presiden itu lebih banyak, kelihatannya, belum memegang kendali. Masih banyak intervensi-intervensi,” ujar Nurul dalam diskusi publik “Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK”, Senin (26/1).
Nurul Arifin menyebutkan, sebagai kepala pemerintahan, Jokowi belum mampu tampil prima sebagai panglima pemerintahan.
Menurutnya, ini karena komunikasi politik Jokowi di pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Seharusnya, Jokowi mampu mengintegrasikan semua kekuatan yang ia miliki sehingga tidak terjadi intervensi dalam keputusannya.
Sementara itu, menurut Arifin, KMP yang sebelumnya sempat ditakutkan akan menjegal pemerintahan Jokowi, justru lebih mendukung Jokowi dibanding KIH saat ini.
Sementara, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon mengakui Presiden Joko Widodo masih kacau dalam memerintah. Kata dia, banyak kebijakan Jokowi tidak tersistem dengan baik. Effendi mencontohkan, kebijakan harga BBM bersubsidi yang diubah hanya dalam 42 hari.
"Ketika mulai start saja, saya sebagai orang partai, saya nggak ngerti ini kebijakan apa sih? kok kebijakan energi kayak gini. Kok menetapkan BBM subsidi diserahkan kepada pasar, bertentangan konstitusi. Keppres tercepat, 42 hari. Kebijakan unsystem, tidak melalui sistem, aksi reaksi sesaat saja," kata Effendi di Paramadina, (26/1)
Politikus PDIP Effendi Simbolon menambahkan, komunikasi politik di antara pembantu presiden juga tidak lancar. Namun, Effendi meminta publik untuk memaklumi kekurangan Jokowi selama 3 bulan terakhir. Ini lantaran, pengalaman Jokowi yang masih kurang.
Editor: Antonius Eko
