Kompolnas: KPK dan PPATK Tidak Menjawab Sampai Hari Ini

KBR, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengklaim tidak diberikan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyeleksian calon Kapolri.

Kondisi itu yang membuat lembaga ini akhirnya memasukkan nama Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai salah satu calon kepala Polri yang diajukan kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut Anggota Kompolnas M. Nasser, dalam proses pengumpulan data rekam jejak calon Kapolri, Kompolnas sudah meminta data rekam jejak ke KPK dan PPATK. Namun, hingga proses pengajuan nama calon Kapolri ke Presiden, kedua lembaga itu tidak pernah memberikan data. Padahal kata dia, data dari kedua lembaga itu diperlukan untuk melengkapi dan menyeleksi calon Kapolri yang tidak cacat hukum di kemudian hari.

"Data yang kami minta itu spesifik, misalnya ke KPK kami meminta apakah ada data informasi calon-calon sebagai berikut dalam misalnya dalam korupsi, suap, gratifikasi. Kemudian, dari PPATK kami meminta data-data transaksi mencurigakan atau ada pengiriman dana yang tidak dapat diterima akal sehat. Kedua institusi yang saya sebut tadi tidak menjawab sampai hari ini," jelas Anggota Kompolnas M. Nasser saat dihubungi Portalkbr, Sabtu (17/1).

M. Nasser menambahkan, yang menjawab permohonan KPK hanya Komnas HAM. Sehingga, kata dia, lembaganya menolak disalahkan dalam kisruh pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang ditetapkan tersangka oleh KPK sehari jelang uji kelayakan di DPR.

Kata Nasser, lembaganya sudah bekerja hampir setahun dalam meneliti rekam jejak nama-nama calon Kapolri yang diajukan ke Presiden

Editor: Anto Sidharta