Komnas HAM: Hukuman Mati Persulit Diplomasi Indonesia

KBR, Jakarta - Komnas HAM menilai hukuman mati terhadap enam terpidana kasus narkoba bakal mempersulit hubungan diplomatik Indonesia dengan Brazil dan Belanda. Ketua Komnas HAM Hafid Abbas mengatakan hukuman mati bertentangan dengan kebijakan hukum yang dianut Indonesia, baik dari Undang-Undang dasar maupun ratifikasi berbagai konferensi HAM di dunia internasional. Hal ini bakal mempermalukan Indonesia yang juga merupakan anggota Dewan HAM PBB.

“Duta Besar Brazil telah dipanggil balik ke negaranya. Duta Besar Belanda juga melakukan hal yang sama. Bisa saja nanti ada yang menyulitkan posisi Indonesia ketika prinsip antarnegara sebab ada asas timbal balik. Jadi jika kita ingin WNI yang telah dijatuhi hukuman mati terutama di Arab Saudi dan di Malaysia, maka kita memiliki posisi yang sangat lemah untuk membela mereka karena kita telah menjatuhkan hukuman mati bagi warga bangsa lain,” jelas Hafid di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (19/1).

Ketua Komnas HAM Hafid Abbas menambahkan hukuman mati sebagai efek jera kasus narkoba merupakan hal yang keliru. Sebab, selama ini hanya pengedar dan kurir yang ditindak, sementara otak dibalik mafia narkoba  belum terungkap. Menurut dia, Indonesia membutuhkan sistem hukum yang kuat untuk memberantas induk kasus narkoba. Sayangnya, berdasarkan keterangan Hafid, tingkat kepatuhan hukum di Indonesia hanya sebesar 3.56 dari 10. Artinya, masih banyak pelanggaran di Indonesia yang tidak tersentuh hukum.


Editor: Erric Permana