Komaruddin: Harapan Rakyat Terganjal Anak Buahnya, Jokowi Harus Tegas

KBR, Jakarta – Kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri harus disikap dengan mengedepankan kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi.

Mantan rektor Universitas Islam Negeri Jakarta,  Komaruddin Hidayat mengingatkan, kepentingan bangsa lebih besar dari kepentingan pribadi. Menurutnya, kasus yang menimpa Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan adalah urusan pribadi dan bukan urusan institusi Polri.

“BG itu kan tersangka korupsi dan korupsi itu urusan pribadi, makanya lembaga Polri harus diselamatkan,” ujar Komaruddin Hidayat di Gedung KPK, Selasa (27/1).

Terkait beberapa kasus yang dituduhkan pada pemimpin KPK, ia mengakui hal tersebut sulit untuk tidak disebut sebagai penggembosan terhadap KPK. Terlebih beberapa kasus tersebut adalah kasus lama dan tidak ada kaitannya dengan jabatan mereka sebagai pemimpin KPK.

Menurut penuturannya, hal itulah yang membuat Abraham Samad menolak pengunduran diri Bambang Widjojanto.

“Dia akan tetap bersikap melarang pengunduran diri, sebab jika diizinkan sama saja Abraham Samad mendukung intervensi luar terhadap KPK,” ujar Komaruddin Hidayat.

Ia juga meminta Presiden Joko Widodo untuk mengambil tindakan tegas menyangkut perseteruan KPK dan Polri. Menurutnya, sebagai presiden hasil pemilihan umum, Joko Widodo harus memihak pada rakyat.

“Jokowi itu kepala negara, kepala pemerintahan, jadi ketika melihat harapan rakyat begitu besar dan terganjal anak buahnya, maka presiden harusnya ambil tindakan tegas,” pungkasnya.

Editor: Anto Sidharta