Kebijakan Menteri Susi Dikritik Asosiasi Nelayan

KBR, Jakarta – Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan menuai protes keras dari kalangan nelayan.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yusuf Solihin menyebut, kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti otoriter. Pemerintah, kata dia, juga tidak pernah melakukan sosialisasi terkait kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut menurutnya justru sangat merugikan para nelayan tradisional.

“Dan kita tidak didengar, tidak pernah diajak bicara. Maka semua kebijakan publik itu harus aspiratif. Bukan otoritatif. Sehingga kita mengatakan bahwa kebijakan publik ini adalah kebijakan publik yang sudden death. Tau-tau kita mati saja, lumpuh saja begitu,” ujar Yusuf Solihin di Jakarta, Rabu (21/1).

Sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan menurunkan kebijakan diantaranya mengenai moratorium perizinan kapal penangkap ikan dan larangan alih muatan di tengah laut. Kebijakan tersebut disusul dengan kebijakan lain mengenai pembatasan sejumlah komoditas seperti lobster dan kepiting, serta pembatasan BBM bersubsidi bagi kapal penangkap ikan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara asosiasi nelayan dengan Komisi IV DPR, asosiasi nelayan berharap pemerintah bisa melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan tersebut.

Editor: Anto Sidharta