KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo disarankan mengambil posisi Ketua Umum PDIP agar posisinya sebagai kepala negara tidak tersandera kepentingan parpol pengusungnya.
Pengamat politik Hanta Yuda mengatakan, meski sebagai presiden, posisi Jokowi kini tak terlalu kuat di hadapan partai pengusung. Untuk kasus ini, Hanta menegaskan, rangkap jabatan menjadi halal.
“Pilihannya apakah Jokowi akan memenuhi menjaga relasi yang cukup baik dengan elit partai lalu mengorbankan dukungan vertikal dari rakyat. Atau sebaliknya mengikuti aspirasi mayoritas publik tetapi agak mengganggu relasi dengan elit politik,” kata Hanta.
“Kalau yang dilakukan Jokowi yang pertama misalnya memenuhi keinginan elit katakanlah, kita semua tahu kalau Jokowi bukan siapa-siapa di kalangan elit politik. Dia akan semakin tersandera secara politik dan di saat yang sama tidak mendapat dukungan lagi dari rakyat. Ini sebenarnya menjadi titik balik bagi seorang Jokowi yang sebenarnya mendapatkan dukungan penuh dari rakyat.”
Hanta Yuda menambahkan, apabila hal itu tidak dilakukan, Jokowi akan tersandera dalam usaha memenuhi janji-janjinya selama kampanye Pilpres kemarin. Misalnya yang menjanjikan akan membentuk kabinet ramping, dan koalisi tanpa syarat atau tanpa bagi-bagi kekuasaan dan termasuk penguatan KPK baik secara jumlah penyidik dan penambahan anggaran.
Editor: Antonius Eko
