KBR, Jakarta - LSM Antikorupsi ICW menyebut pelaporan hukum terhadap pimpinan KPK akan terus terjadi jika presiden tidak bersikap tegas.
Koordinator ICW Ade Irawan mengatakan presiden harus berani mengambil keputusan untuk membela pemberantas korupsi ini. Jika tidak, kinerja KPK dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi, terutama kasus rekening gendut pejabat Polri bakal terhambat.
“Ini kan jelas tujuannya bukan untuk penegakan hukum bagi komisioner KPK, misalnya Bambang atau Zulkarnainnya. Tapi tujuannya utamanya adalah mengganggu dan menghambat kinerja KPK, bahkan ini masuk dalam kategori bentuk terror kepada KPK,” tegas Ade.
“Apa yang terjadi sekarang misalnya laporan yang terkait Bambang dan Zulkarnain itu erat kaitannya dengan kasus yang ditangani oleh KPK. Bagaimanapun presiden punya kontribusi besar karena dia melempar bola ini kepada KPK dan setelah itu dia malah berpangku tangan.”
Ade Irawan menambahkan, pemerintahan Jokowi akan kehilangan kepercayaan dari rakyat jika terus membiarkan masalah ini menjadi bola liar.
Setelah Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto dan Adnan Pandu Praja, kali ini giliran Zulkarnain yang akan dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Zulkarnain dilaporkan Aliansi Masyarakat Jawa Timur ke Bareskrim terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur pada 2008.
Zulkarnain diduga menerima uang suap sekitar Rp 5 miliar untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut. Tak hanya itu, ketua KPK Abraham Samad juga dilaporkan ke polisi terkait dugaan keterlibatannya dalam Pilpres lalu.
(Baca: ICW: 100 Hari Kerja Jokowi Mengecewakan)
Editor: Antonius Eko
