KBR, Jakarta - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai PT Freeport tidak serius membangun pabrik pengolahan dan pemurnian barang tambang atau smelter.
Koordinator JATAM Hendrik Siregar mengatakan, ini lantaran Freeport hanya menyewa lahan milik Petrokimia di Gresik, Jawa Timur. Kata dia, perusahaan sekelas Freeport seharusnya tidak sulit mencari lahan dan membangun smelter sendiri.
"Dalam renegosiasi, itu salah satunya adalah kewajiban untuk membangun smelter. Yang seakan-akan paling sulit dinegosiasikan, saya pikir bukan suatu masalah bagi perusahaan Freeport yang sudah memiliki keuntungan besar dan bertahun-tahun mengeruk di Indonesia, tinggal mencari lahan. Toh tinggal hanya niatnya aja lah," kata Hendrik Siregar, Senin (26/1).
Hendrik Siregar menambahkan, renegosiasi yang berlarut-larut menunjukkan pemerintah lemah berhadapan dengan Freeport. Kata dia, selama ini pemerintah menganakemaskan Freeport dengan terus bersikap lunak.
Sebelumnya, ESDM memberi waktu enam bulan kepada perusahaan tersebut untuk membangun smelter. Kata dia, timnya terus memonitor dan mengevaluasi kinerja Freeport. ESDM memberi batas waktu hingga 2017 untuk pembangunan smelter.
Editor: Antonius Eko
