DPR Akan Minta Rekam Jejak Calon Kapolri ke KPK dan PPATK

KBR, Jakarta - Fraksi PPP di Komisi Hukum DPR mengisyaratkan akan melibatkan KPK dan PPATK dalam fit & proper test calon Kapolri.

Anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani mengatakan, hal ini agar isu yang berkembang soal calon Kapolri tunggal, Budi Gunawan bisa jelas. Misalnya soal rekening gendut dan rapor merah Budi dari KPK.

"Tidak menutup kemungkinan Komisi III akan meminta bahan dan data dari KPK dan PPATK tentang Pak BG sebagai calon Kapolri. Kita ingin agar persoalan ini clear. Kalaupun akhirnya Pak Budi Gunawan disetujui jadi Kapolri, kalau ini kita clear-kan di awal kan tidak membebankan beliau terus. Jadi kalau kita pengen clear mestinya bahan kita lengkap," kata Arsul selepas rapat internal, Senin (12/1) sore.

Arsul menambahkan fit & proper test sendiri akan dimulai pada Senin pekan depan. Meski begitu pihaknya masih menunggu pertimbangan badan musyawarah (Bamus) DPR soal mekanisme fit & proper test calon Kapolri.

Budi Gunawan dicalonkan sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi melalui surat yang diterima DPR tanggal 9 Januari 2015. Jika disetujui DPR, Budi akan menggantikan Kapolri Sutarman yang rencananya baru akan pensiun pada Oktober 2015.

Editor: Pebriansyah Ariefana