KBR, Jakarta- Pemberian penghargaan dengan plesiran ke luar negeri bagi pegawai negeri PNS yang berprestasi harus memiliki konsep dan mekanisme yang jelas.
Menurut Pengamat Kebijakan Publik Teguh Yuwono, penghargaan ini harus memiliki indikator yang jelas ketika memberikan penilaian bagi PNS. Pemberian penghargaan tersebut juga harus relevan dengan bidang pekerjaannya sehingga PNS tidak sekedar menghambur-hamburkan uang negara.
"Ini menurut saya masih ide awal ya belum sampai kepada tingkat aplikasi di lapangan. Kemungkinan terjadinya politisasi atau mungkin nepotisme itu bisa terjadi apa tidak. Jangan-jangan nanti yang diberikan hadiah itu mereka yang berkantor di Jakarta saja,” kata Teguh.
“Bagaimana dengan buruh-buruh di daerah terpencil yang itu pengabdiannya lebih jelas? Menurut saya, secara konseptual harus jauh lebih baik, tapi bonus yang keluar negeri itu ya harus relevan dengan pekerjaannya,” tambahnya.
Teguh Yuwono menyarankan pemerintah agar memberikan penghargaan tersebut bagi tenaga kesehatan di daerah-daerah serta guru di daerah terpencil yang telah mengabdikan hidupnya untuk memberikan pelayanan publik.
Sebelumnya, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bakal mengeluarkan aturan plesiran gratis ke luar negeri bagi PNS yang berkinerja baik. Kebijakan ini dibuat untuk meningkatkan kualitas dan prestasi aparatur sipil negara.
Editor: Antonius Eko
