KBR68H, Jakarta- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dinilai lamban dalam menangani kasus dugaan penyiksaan yang dialami oleh TKI Sihatul Alfiah di Taiwan. Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah berencana mendatangi Komisi Ketenagakerjaan DPR bersama keluarga Alfiah, Senin besok. Tujuannya mendesak DPR agar segera meminta pemerintah memproses hukum dugaan penyiksaan Sihatul Alfiah oleh majikannya di Taiwan. (Baca: TKI Ini Hilang Ingatan di Taiwan)
"Bagaimana memproses hukum, padahal teman-teman jaringan buurh migran di Taiwan sudah melaporkan kasus itu ke polisi. Tapi kan teman-teman perlu dukungan, kalau pemerintah Indonesia yang bergerak untuk itu saya kira lebih kuat. Tetapi kan masalahnya dulu justru pakai jalur damai, mankanya hari senin besok kami ajak keluarganya untuk bertemu dengan DPR," kata Anis saat dihubungi KBR68H, Sabtu (25/01).
Sebelumnya, LSM MIgrant Care telah meminta Kementrian Luar Negeri dan BNP2TKI untuk segera memproses hukum kasus dugaan penyiksaan TKI di Taiwan. Namun, hingga kini tidak ada upaya hukum yang dilakukan pemerintah. Kasus penyiksaan TKI ini diungkap oleh Anggota DPR, Rieke Dyah Pitaloka pada Kamis kemarin. Menurut Rieke, pada 21 September lalu, Sihatul dipukul dengan benda tumpul oleh majikannya hingga tak sadarkan diri. Ia dibawa ke UGD RS Chi Mei Medical Centre di Liouying. Hasil diagnosa resmi membuktikan terjadi luka di bagian belakang kepala akibat benturan benda tumpul.
Editor: Nanda Hidayat
