Soal LPG 12 Kilogram, KPPU Ancam Pertamina

KBR68H, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengancam akan mencabut izin operasi PT Pertamina jika terbukti memonopoli perdagangan LPG 12 kg.

Juru Bicara (KPPU) Ahmad Junaidi mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih mendalami dugaan monopoli perdagangan yang dilakukan perusahaan plat merah tersebut. Sampai saat ini, Pertamina diduga melakukan monopoli karena mengusai lebih dari 50 persen pangsa pasar LPG 12 kg.

"Dugaan monopolinya, kalau data mereka (Pertamina) di atas 50 persen (menguasai pasar). Kalau pertanyaannya monopoli atau tidak, kemungkinan besar monopoli. Tetapi monopoli tidak salah, yang salah prakteknya. Dan ketika monopoli menentukan harga yang menyangkut hajat hidup orang banyak, itu akan mendapat perhatian khusus KPPU," ujar Ahmad di Jakarta, Kamis (23/1).

Sementara, PT Pertamina yakin tidak melanggar Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ketika menaikkan harga gas LPG 12 kilogram awal tahun lalu.

Saat memenuhi panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Vice President LPG dan Product Gas PT Pertamina, Gigih Wahyu mengatakan, kenaikan harga gas LPG 12 kg sudah sesuai mekanisme. Semua pemegang saham setuju dengan penaikan harga LPG tersebut.

"Ya kalau bahan bakar minyak ya bahan bakar minyak. Gas ini kan bermacam-macam di Indonesia ini. Ada JMG yang buat BBM itu. Ada LNG yang diekspor. Macam-macam itu kan, ada LPG. Berarti Pertamina yakin tidak melanggar putusan MK. Yakin dong. Kita gak melanggar," ujar Gigih di Jakarta, Kamis (23/1).

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ahmad Junaidi menduga, Pertamina telah melanggar putusan MK tentang kebijakan menaikkan harga BBM dan Gas. Menurutnya harusnya kenaikan gas ditentukan oleh pemerintah. Bukan pelaku usaha atau Pertamina yang menaikkan harga gas LPG 12 Rp 1.000 per kilogram-nya.

Editor: Anto Sidharta