Panglima TNI: Proyek Pengadaan Alutsista Libatkan KPK

KBR68H, Jakarta – Tentara Nasional Indonesia menyatakan komitmennya untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setiap pengadaan barang termasuk Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista). Panglima TNI, Moeldoko mengatakan, selain KPK, TNI juga bakal melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini dilakukan agar anggaran  TNI tidak dikorupsi.

“Dalam konteks kerjasama dengan KPK, kita selalu mengadakan kerja sama dengan KPK, BPK, dan BPKP selalu kita jadikan tempat meminta petunjuk dan kita konsultasikan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terus yang penting lagi dari kita adalah tidak adalagi istilah-istilah ini titipannya panglima TNI, tidak ada lagi, karena itulah yang akan merusak sistem nantinya. Kita yakinkan tidak ada yang seperti itu karena kita betul-betul ingin menjaga organisasi TNI semakin baik kedepan,” ujarnya kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta.

TNI berencana kembali meremajakan alutsista. Untuk itu, TNI  tengah menimbang pembelian kapal selam jenis kilo buatan Rusia. Panglima Moeldoko menyatakan kapal selam yang dibeli nantinya bakal dilengkapi dengan senjata rudal dengan jangkauan 300 kilometer. TNI juga akan  meremajakan skuadron pesawat tempur F5 Tiger.

Selain dengan KPK, TNI juga telah berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan keuangan dalam pembelian alutsista.

Beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengawasi pengadaan dan belanja Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI. Langkah itu dilakukan agar tidak terjadi adanya penyimpangan keuangan.

Editor: Doddy Rosadi