Layani Pasien BPJS, Fasilitas di RSUD Harus Ditingkatkan

KBR68H, Jakarta - Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) menilai alokasi dana dari APBN belum cukup untuk membiayai operasional RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah agar optimal dalam melayani pasien BPJS.

Ketua ARSADA, Kuntjoro A. Purjanto mengatakan, alokasi dana APBN perlu ditambah supaya kinerja RSUD dalam menjalankan sitem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dapat optimal. Namun begitu, dia mengaku seluruh RSUD siap menjalankan BPJS meski fasilitas belum merata di setiap RSUD.

"Jadi ada yang SDM nya terbatas, ada yang fasilitas peralatan kesehatannya belum sesuai dengan standar. Namun meski kurang mereka semua (RSUD) itu sudah punya autarn main yaitu hospital by laws. Jadi apapun yang dilakukan sesuai dengan aturan profesi dan kompetensi dokter di RSUD," kata Kuntjoro saat dihubungi KBR68H.

Ketua ARSADA, Kuntjoro A. Purjanto menambahkan, pihaknya juga mengharapkan komitmen Pemda untuk memajukan RSUD. Kata dia, lebih dari 600 RSUD yang tergabung dalam ARSADA masih butuh peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia. Kemarin pemerintah resmi menerapkan sistem istem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Melalui Perpres yang ditandatangani SBY AKhir tahun silam, Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh pemerintah, Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dibayar oleh pemerintah daerah.

Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja, sedangkan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dibayar oleh peserta yang bersangkutan.

Editor: Doddy Rosadi