Kemenakertrans Belum Panggil Paksa Dirut BUMN yang Mangkir

KBR68H, Jakarta – Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengaku serius memanggil direksi perusahaan BUMN terkat rekomendasi Panja Alihdaya DPR.Sebelumnya, DPR menyoroti BUMN yang masih menerapkan sistim outsorching. Namun, dari empat direksi BUMN yang dipanggil, baru satu direksi yang datang, yaitu Direktur Sumber Daya Manusia Kimia Farma. Irjen Pembinaan Hubungan Industrial Kemenakertrans, Sahat Sinurat menilai belum perlu memanggil paksa para direksi BUMN yang mangkir dari panggilan tersebut.(Baca:Alih Daya Didesak Dihapus, Kementerian BUMN: Kami Bukan Regulator)

“Kita bukan pemanggilan paksa kita mau klarifikasi saja dan kita buat panggilan bagaimana kita mengklarifikasi masalahnya. Harapannya adalah mereka bisa kembali duduk berunding, musyawarah mufakat untuk menyeleksaikan masalahnya. Karena apa? Seperti PT. KAI kan sudah ada nota-nota pemeriksaan nanti kami upayakan memanggil kembali. Kita sungguh-sungguh serius. Buktinya kita secara bersama-sama menyusun jadwal. Dirjen saya mendukung, Dirjen Pengawasan mendukung. Ini semua kami laporkan ke Kementerian,” Kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial, Sahat Sinurat selepas rapat bersama Gerakan Buruh dan pekerja outsourcing Pertamina, Rabu (22/1).

Sebelumnya, Kemenakertrans menjadwalkan pemanggilan direktur utama perusahaan BUMN untuk membahas status tenagakerja alih daya. Sejak kemarin, sudah ada empat BUMN, yakni Kimia Farma, PLN, PT. KAI dan Pertamina yang dipanggil oleh Kemenakertrans. Gerakan Buruh (Geber) BUMN memaparkan, ada lebih dari 280 ribu pekerja alihdaya di BUMN. Jumlah ini lebih sedikit daripada pekerja tetap yang hanya sekitar 170 ribu orang.

Editor: Nanda Hidayat