Gunakan Sisa Anggaran Lebih untuk Bangun Transportasi Massal

KBR68H, Jakarta – Partai Golkar mendesak pemerintah merealokasikan Sisa Anggaran Lebih (SAL) pada proyek infrastruktur terutama infrastruktur migas dan transportasi umum. Hal itu sebagai bagian dari upaya mengurangi beban sekaligus menjaga daya beli masyarakat akibat kontraksi perekonomian yang terjadi.

“Kami mendesak pemerintah untuk segera merealokasikan saldo anggaran lebih (SAL) tahun 2013 sekitar Rp 20,5 triliun pada 2 proyek infrastruktur mendesak yang harus dijalankan,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis, dalam keterangan pers yang diterima KBR68H, Kamis (9/1).

Data Kementerian Keuangan mencatat, SAL tahun anggaran 2013 diperkirakan mencapai Rp 20,5 triliun. Angka ini masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun kemungkinan angkanya bisa lebih besar.
Harry menjelaskan, SAL sebesar itu sebenarnya menunjukkan bahwa perencanaan pemerintah tidak mampu mengalokasikan dan menyerap anggaran secara optimal. Akibatnya, perilaku anggaran sisa selalu berulang setiap tahun anggaran. Karena itu, pemerintah bisa saja merelokasikan SAL untuk berbagai kegiatan prioritas pemerintah untuk jangka menengah dan panjang.

“Tentunya dengan memperhatikan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Harry.

Harry menjelaskan, dua proyek infrastruktur yang menjadi prioritas usulan Partai Golkar. Pertama, realokasi SAL untuk membangun infrastruktur gas dan kilang minyak, sehingga bisa memberikan kekuatan ekonomi bagi masyarakat untuk jangka panjang.

“Dengan begitu, kita tidak lagi dipertontonkan dengan kekisruhan seperti yang terjadi akibat kenaikan harga elpiji 12 kg. Apalagi dengan tingkah saling menuding di kalangan pemerintah, yang semakin menunjukkan tidak adanya sinergitas internal pemerintah,” ungkap Harry.

Kedua, realokasi SAL juga bisa ditujukan untuk melakukan percepatan pembangunan transportasi massal di seluruh Indonesia. Hal ini, kata Harry, mendesak untuk segera diwujudkan sebelum terlambat. Sebab, kota-kota besar di Indonesia cepat atau lambat akan mengalami pertumbuhan dan berhadapan dengan kemacetan. Apalagi, pertumbuhan infrastruktur jalan selalu kalah dengan pertumbuhan kendaraan bermotor di setiap kota Indonesia.