DPR: Program JKN dan BPJS Bikin Masyarakat Bingung

KBR68H, Jakarta - Sebagian anggota DPR menilai pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih membingungkan masyarakat.

Anggota Komisi Kesehatan DPR, Ribka Tjiptaning mencontohkan, lebih dari seratus warga mengadu ke Posko JKN yang ia dirikan di Banten sejak dua hari lalu. Sementara di sejumlah daerah ada peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS maupun JKN.

"Malah jadi kacau. Aku ketemu Kepala Desa di Sukabumi. (Ia bertanya) yang tadinya punya Jamkesmas kok malah tidak terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Ini kan jadi kacau. Padahal jumlahnya malah bertambah di (Sukabumi). Yang tadinya 74 yang dibiayai Jamkesmas melalui APBN, kini menjadi 84. Sudah banyak sekali laporannya. Ada yang lewat sms. Di Garut bilangnya gini, orang yang punya Jamkesmas pun disuruh bayar," ujar Ribka saat dihubungi KBR68H di Jakarta, Kamis (2/1).

Pascapemberlakuan BPJS, Menteri Koordinator Agung Laksono mengatakan semua anggota Jamkesmas akan otomatis menjadi anggota BPJS. Sedangkan Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukhti sempat meminta Pemerintah Daerah untuk menanggung biaya pengobatan warga yang belum masuk BPJS atau JKN.

Editor: Anto Sidharta