DPR Berharap MK Tolak Uji Materi UU Pilpres

KBR68H, Jakarta - Komisi Dalam Negeri DPR berharap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Pemilihan Presiden.

Ketua Komisi Dalam Negeri DPR, Agun Gunandjar menilai, pengabulan uji materi yang dilayangkan Yusril Ihza Mahendra tersebut dapat membuat tahapan pemilu terganggu.

Kata dia, pemilu legislatif 9 April mendatang sudah dekat dengan masa kampanye terbuka. Selain itu, logistik pemilu legislatif berbiaya triliunan Rupiah juga telah didistribusikan.

“MK adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memutuskan, apapun putusan Mahkamah Konstitusi kita harus hargai, tapi hukum dalam pelaksanaannya juga membutuhkan norma-norma berikutnya. Hukum diadakan untuk kelancaran. Kalau produk hukumnya menimbulkan justru ketidaktertiban walaupun itu benar maka pada posisi yang seperti itu kita harus gunakan yang terbaik,“ kata Agun Gunandjar.

Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (23/1) akan memberi putusan akhir tentang uji materi terhadap Undang-undang Pemilu Presiden dan Undang-undang Pemilu Legislatif.

Para penggugat menginginkan agar pemilu digelar serentak untuk menghemat anggaran serta untuk mencegah penyanderaan pemilihan presiden. Gugatan antara lain diajukan pengamat komunikasi Universitas Indonesia, Effendi Ghazali dan politisi Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mehendra.

Editor: Anto Sidharta