Wapres: Banyak Kemajuan dalam Penanganan Kasus Hukum dan Pajak

KBR68H, Jakarta - Wakil Presiden Boediono mengklaim Instruksi Presiden tentang Percepatan Penyelesaian Hukum dan Penyimpangan Pajak berjalan dengan baik. Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) beserta kementerian dan lembaga terkait mampu menjalankan Inpres tersebut. Kata dia, salah satu keberhasilan yang menonjol adalah berjalannya sistem pengungkapan kasus atau whistle blower dan pelaku pelapor atau justice collaborator. Ini terlihat dari penanganan kasus penyimpangan pajak Asian Agri.

"Sekarang sudah mulai jalan. Kita ada kasus vhs yang sudah membantu sebagai justice collaborator. Telah kita upayakan untuk diberikan keringanan terhadapnya. Tentu ada kasus lain yang akan kita terapkan, tapi kita juga tidak boleh lunak terhadap mereka yang tidak mau bekerja sama. Kasus lain yang akan kita insist adalah kasus SL,"  jelas Wakil Presiden Boediono.

Awal tahun lalu Presiden mengeluarkan Inpres Percepatan Penyelesaian Kasus-Kasus Hukum. Inpres ini memerintahkan kepada beberapa kementerian dan lembaga seperti Kapolri, Jaksa Agung, Menkumham, dan Menteri Keuangan bekerjasama menyelesaikan kasus pajak dan hukum lainnya.