Tangani Terorisme Poso, Pemerintah Libatkan Sipil

KBR68H, Jakarta - Pemerintah berencana melibatkan masyarakat sipil untuk memberantas aksi terorisme di Poso, Sulawesi Tengah.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto mengatakan, pelibatan masyarakat ini perlu dilakukan agar upaya penanggulangan aksi teror selama ini bisa berjalan terpadu, antara penegak hukum, pemerintah dan juga masyarakat. Menurut dia, Kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak bisa dijadikan tumpuan untuk menanggulangi aksi terorisme.

"Adanya rencana atau aksi khusus terhadap pemberantasan dan penanggulangan terorisme. Ini ternyata memang tidak sekedar diserahkan kepada Badan Penanggulangan Terorisme, tetapi juga melibatkan kementerian, lembaga, LSM, universitas, LSM dan lembaga lain. Ini harus terpadu di dalam upaya penanggulangan terorisme," jelas Djoko Suyanto.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat terbatas bidang politik, hukum dan keamanan di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat. Presiden mengatakan, rapat terbatas ini dilakukan guna mengevaluasi penanganan konflik horizontal maupun penanggulan aksi terorisme selama ini. Dalam pidato pembukaannya, presiden meminta aparat penegak hukum untuk bekerja lebih keras meredam dan mengelola konflik diberbagai daerah. Dia ingin, konflik horizontal tidak terulang pada tahun ini.