KBR68H, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan tidak akan ada aksi sweeping atau penyisiran ke perusahaan-perusahaan dalam aksi demonstrasi besar-besaran pada 16 Januari mendatang.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal juga menjamin demo tidak mengganggu kegiatan publik dan tidak merusak fasilitas umum.
Said hanya akan mengimbau seluruh buruh di Jakarta dan sekitarnya
ikut demo tersebut. Aksi itu akan digelar karena pemerintah dianggap
memudahkan penangguhan pembayaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013 yang
diajukan pengusaha.
"Kita nanti akan ingatkan bahwa sweeping itu
bisa dilakukan hanya ketika ada mogok nasional. Itu pilihan paling
terakhir sekali, kalau pemerintah main-main dengan sikapnya sendiri,"
kata Said Iqbal. "Sebenarnya sweeping itu dilakukan oleh buruh untuk mengajak dengan cara-cara damai. Tapi prinsipnya sweeping dengan cara-cara anarkis itu harus dihindari."
Tentang permintaan penangguhan upah minimum, Said Iqbal mengatakan,
"Ini kan aneh. Pemerintah membuat aturan tapi kemudian diralat dengan
mempermudah aturan."
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI), Said Iqbal menambahkan buruh akan kembali menggelar
aksi kedua yang lebih besar pada 6 Februari mendatang.
Mereka bakal berdemonstrasi di depan istana Presiden dan DPR RI dengan menggiring 50 ribu buruh se-Jabodetabek. Buruh akan menuntut penolakan kenaikan tarif dasar listrik, meminta jaminan pensiun dan jaminan kesehatan segera diberlakukan.
Saat ini Kementerian Tenaga Kerja menerima lebih dari 1,300 proposal permintaan penangguhan pembayaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013. Sekitar 900 diantaranya berasal dari Jakarta dan sekitarnya.
