Pengamat: Audit Seluruh Konsesi Lahan

KBR68H, Jakarta - Semakin tingginya intensitas protes petani terkait konflik pemilikan lahan membuat pemerintah harus mengaudit seluruh konsesi lahan di Tanah Air. Demikian disampaikan aktivis reforma agraria Noer Fauzi Rahman, saat ditemui PortalKBR  hari ini.

Menurut Fauzi, audit itu diperlukan, untuk memeriksa kembali, seberapa banyak tanah yang seharusnya menjadi hak milik petani,  tapi kemudian “tersangkut” dalam konsesi lahan yang diberikan kepada perusahaan oleh Kementrian Kehutanan atau BPN (Badan Pertanahan Nasional).

“Sejak zaman Orde Baru, administrasi Kementerian Kehutanan dan BPN soal konsesi lahan sudah kacau, hampir seluruh konsesi selalu mengklaim tanah yang sebenarnya menjadi hak petani,” ujar Noer Fauzi, yang juga Direktur Eksekutif Sajogyo Institute, Bogor.

Saat ini setidaknya ada tiga rombongan petani dari luar kota, yang melakukan long march ke Jakarta, masing-masing dari Jambi, Mesuji (Lampung), dan Blitar (Jatim). Tujuan mereka adalah aksi demo di depan kantor Istana Merdeka, agar mendapat perhatian langsung dari Presiden SBY.

Seperti petani Jambi misalnya, waktu yang diperlukan untuk sampai Jakarta, kurang-lebih 40 hari, dengan jarak tempuh sekitar 800 km. Dimulai saat mereka berangkat tanggal 12 Desember 2012, sampai kemudian aksi di depan Istana Merdeka, pada Rabu siang (23/12). Sementara petani Blitar, berangkat sejak tanggal 10 Januari lalu, dan posisi saat ini masih di pantura, antara Brebes dan Indramayu.

Fauzi menyebut wajar adanya aksi long march, perwujudan ekspresi puncak kemarahan petani, mungkin hanya dengan cara seperti itulah, aspirasinya akan diperhatikan pemerintah pusat, khususnya Menhut dan Kepala BPN.

“Itu terbukti ketika pada pertengahan Januari lalu, akhirnya Menteri Kehutanan berkunjung juga ke lokasi konflik lahan PT Reki di Jambi, setelah petani berkemah sebulan lebih di halaman Kantor Kemenhut,” imbuh Fauzi.