Mencari Pemimpin yang Pluralis

KBR68H, Jakarta - Tahun depan pemilu legislative dan pemilu presiden akan digelar.  Kita berharap dalam pemilu mendatang akan terpilih calon presiden yang  mampu melindungi kelompok minoritas.  Selain tentunya tegas menyelesaikan kasus-kasus intoleransi yang akhir-akhir ini semakin menguat.

Hasil survey yang dilakukan Lingkaran  Survei Indonesia (LSI) Network,  pada  23 Desember 2012 lalu menyimpulkan Soekarno dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan presiden paling toleran sepanjang pemerintahan Republik Indonesia. Peneliti LSI, Adjie Alfarabi, mengatakan Presiden Soekarno memperoleh penilaian tertinggi dalam hal Presiden paling toleran terhadap keberagaman agama, yaitu 82 persen. Di bawahnya, Gus Dur memperoleh 81 persen, Soeharto 75 persen, Megawati Soekarnoputri 52 persen, BJ Habibie 42 persen, dan Susilo Bambang Yudhoyono 41 persen.

Lantas apakah masih ada peluang lahirnya pemimpin yang melindungi keberagaman? Mengapa pula Presiden SBY gagal melindungi kaum minoritas?
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network melihat sebuah fenomena beberapa tahun terakhir yang menunjukkan kondisi yang memprihatinkan.

Banyak kerusuhan berbasis identitas sosial atau bahkan yang dipicu masalah sepele namun   berbuntut kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa. Karena itu LSI kemudian meneliti sejauh mana tingkat  toleransi masyarakat Indonesia. Hasil dari survey yang dikumpulkan pada November 2012 lalu ini adalah bahwa hasilnya bahwa  masyarakat Indonesia masih sangat toleran dengan angka di atas 80 persen.

"Masyarakat menganggap perbedaan adalah hal biasa dan bisa diterima. Hanya 10 persen yang berpotensi diskriminatif. " ujar Peneliti Lembaga Survey Indonesia (LSI) Adjie Alfarabi.

Adjie menambahkan, gejolak sosial yang berbuntut kerusuhan dilakukan oleh kelompok kecil. Mereka menjadi lebih beraani karena ketegasan pemerintah dalam menindak mereka sangat rendah.

Gusdur dan Soekarno paling tinggi diapresiasi oleh masyarakat dalam hal menjaga keberagaman. Dalam sejarah tercatat bahwa Soekarno pernah membubarkan Partai Masyumi namun yang diingat masyarakat adalah konsep Nasakom nya dan juga konsep kesatuan dan persatuan.

"Kita tanya secara terbuka menurut bapak ibu apakah misalnya Presiden Soekarno diyakini punya komitmen atau ketegasan dalam menjaga keragaman primordial atau ideologis, ternyata point nya snagat tinggi. " jelas Peneliti Lembaga Survey Indonesia (LSI) Adjie Alfarabi.

Adapun Gus Dur, track record nya dalam menjaga perbedaan dalam masyarakat juga dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Menurut Pengamat dari UIN Syarief Hidayatullah, Arief Subhan, sebenarnya lewat Bhinneka Tunggal Ika Indonesia sudah mendeklarasikan sebagai negara pluralis. Ini sebagai dasar bahwa pemimpin mau tak mau dipaksa menjadi pluralis. Seorang pemimpin harus berusaha untuk menjamin pluralitas.

Soekarno sebagai founding fathers sangat penting peranannya membangun nation state yang berhasil disatukan. Sementara dari Gus Dur, yang  diingat adalah bagaimana dia mengafirmasi kelompok minoritas dalam hal ini Konghucu.
Soeharto mendapat penilaian yang juga tinggi karena masyarakat mempersepsikan bahwa pemerintahan orde baru memang secara politik bertindak represif, namun ada ketenangan. Meski ini ternyata hanya sementara menyusul kerusuhan etnis dalam kerusuhan Mei.

Issue keragaman menjadi penting akhir-akhir ini mengingat banyak kasus kerusuhan etnis atau agama. Ada beberapa kelompok masyarakat seperti FPI yang cukup bebas menyampaikan aspirasi namun meresahkan masyarakat karena memaksakan kebenaraan secara anarkis.

Seberapa besar peluang pemimpin pluralis di masa depan?

Dalam skala nasional, publik masih melihat bahwa kebutuhan mendasar yang jadi prioritas adalah harga pangan, lapangan kerja dan pengangguran. Isu toleransi masih menjadi isu minor. Namun masyarakat mutlak butuh pemerintah yang bisa menjaga hak-hak dalam hidup mereka, yang bisa melindungi apa yang mereka yakini dan identitas sosial mereka.