KPU Lakukan Pelanggaran Verifikasi Faktual

LSM Komite Pemilih Indonesia (Tepi) mencatat sejumlah pelanggaran pelaksanaan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satunya terkait kelonggaran saat faktualisasi keanggotaan partai.

Namun menurut Koordinator LSM Tepi Jeirry Sumampow, jika kelonggaran tak diberikan, tidak akan ada Parpol yang lolos verifikasi faktual.

"Karena kelonggaran, khususnya pada proses verifikasi KTA. Dan menurut saya kelonggaran itu juga sebuah pelanggaran (penyelenggara Pemilu). Misalnya begini, saya menemukan sendiri, di tingkat verifikasi faktual KTA, ada orang yang tidak memiliki KTA tapi mengaku sebagai anggota partai itu. Yang begini itu kemudian oleh KPU dianggap sah. Jadi kemudahan-kemudahan seperti itu, semestinya kan nggak boleh. Karena yang diverifikasi KTA-nya, bukan pengakuan orangnya kan? Kemudahan seperti itu melanggar, tapi memang itu diberlakukan KPU pada semua partai,” kata Jeirry.

Jeirry Somampow menambahkan, kerja KPU dalam proses verifikasi juga minim pengawasan. Sebabnya karena kerja Panwaslu yang setengah-setengah dan keterbatasan tenaga.

Sebelumnya, LSM Tepi melakukan pemantauan proses verifikasi faktual KPU. Berdasarkan data di lapangan, Tepi mencatat sejumlah kelemahan penyelenggara pemilu, baik dari KPU maupun Bawaslu. Selain itu, Tepi telah menyimpulkan hanya akan ada 10 Parpol yang lolos menjadi peserta Pemilu 2014. Sembilan di antaranya adalah Parpol yang kini ada di parlemen, sementara satu lagi adalah partai baru yakni Partai Nasdem.